Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Eri Cahyadi, mendapat temuan ribuan warga dengan KTP dan KK Surabaya namun berdomisili di luar Kota Pahlawan. Temuan ini berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi nyata di lapangan.

Eri mengatakan, pencocokan data ini diperlukan untuk mengetahui secara pasti jumlah warga yang tinggal di Surabaya. Pencocokan data ini dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).

“Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena Kader Surabaya Hebat. Kita dibantu RT RW dan KSH yang menjadi satu bagian,” kata Eri, Jumat (7/10/2022).

Eri menyatakan ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi nyata di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkan bisa tepat sasaran.

“Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran,” katanya.

Eri juga menyebutkan, dari hasil pencocokan data pihaknya menemukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya namun domisilinya luar daerah. Artinya, pemegang dokumen kependudukan tersebut tidak tinggal di Surabaya namun mendapat fasilitas laiknya warga Surabaya.

“Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti Insya Allah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran,” ungkap dia.

Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.

Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi. Pertama, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa.

Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa.

Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.

Eri menegaskan, pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan Pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu Pemkot ber-KTP dan KK Surabaya namun justru domisilinya luar daerah.

“Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya.

Eri bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan real di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.

“Jadi untuk pencocokan data itu, ada RT RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang dicari. Ketika tidak ada, maka RT RW, lurah dan camat tanda tangan bahwa dia (warga) tidak tinggal di situ,” jelasnya.

Eri menyatakan, bahwa pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.

“Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]