AKURAT.CO Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa organisasi keagamaan juga bertanggung jawab untuk turut menjaga kualitas pemilu di Indonesia.

"Politik ormas keagamaan adalah politik moral. Berdiri di atas berbagai kepentingan politik, bukan pada satu kepentingan politik saja," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti, dalam webinar bertajuk "Ukhuwah Islamiyah Vis a Vis Krisis Global dan Kontestasi Politik 2024" yang ditayangkan kanal Youtube Moya Institute, Senin (17/4/2023).

Dia menjelaskan, kontestasi politik seperti pemilu yang berkualitas dan tanpa konflik terkait esensi yang paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini suku, ras, agama, dan antar-golongan (SARA) menuntut peranan semua komponen bangsa, termasuk organisasi keagamaan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menyampaikan bahwa rasa dan sikap kekeluargaan sebagai bangsa telah ada sejak dulu dalam masa Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Menurut dia, semua perbedaan kala itu disatukan dalam Madinah Chapter, sehingga siapa saja yang sudah sepakat mendirikan sebuah bangsa maka diikat dalam satu ikatan bersama.

"Yang bisa memecah belah ini disebut dengan persaingan, termasuk urusan politik. Untungnya persaingan politik ini ada panggungnya, ada aturannya. Ketika bersaing ada aturan, panggung dan wasit, maka terciptalah persaingan sehat," papar Marsudi.

Sementara, pemerhati isu-isu global dan strategis Prof Dubes Imron Cotan mengemukakan bahwa dalam mencari dan menemukan pemimpin politik yang baik tidak dapat dipungkiri berasal dari adanya suatu persaingan.

Namun, persaingan tersebut haruslah dilakukan secara sehat. Perbedaan politik bukan menjadi alasan menciptakan sebuah polarisasi atau perpecahan.

"Seharusnya persaingan politik memunculkan gagasan baru, ide segar untuk membangun bangsa, bukan malah memecah persatuan bangsa," ujar Imron.