POLITIK uang dan ketidakterwakilan rakyat merupakan bagian dari celah kecacatan sistem demokrasi yang mendunia. Meskipun terlambat, masih ada ruang untuk memperbaiki demokrasi, termasuk kemerosotan moral bangsa akibat politik uang.

Hal tersebut dinyatakan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam silaturahim dengan jurnalis di Kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (17/4). "Pada 1998, rakyat Indonesia melalui wakil rakyat telah membuat konsensus, bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Artinya baik atau buruk, kita tetap konsisten sambil terus memperbaikinya,” ujar Chriswanto.

Menurutnya, dalam demokrasi siapapun berhak berpolitik. Namun, di belakang hak selalu ada kewajiban, yakni bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang. "Yang jadi soal, untuk mengejar popularitas dan memperoleh suara yang besar, para politisi tak segan untuk membayar meskipun berisiko dipidana,” tuturnya.

KH Chriswanto Santoso bahkan menyebut politik uang sebagai korupsi elektoral. Alasannya, ketika Pemilu yang seharusnya dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil, seharusnya tidak mengenal politik uang, “Dalam atmosfer kompetisi seperti itu, peserta Pemilu seharusnya berkompetisi dengan fair dan objektif. Tidak mengandalkan uang, apalagi mengandalkan kekuasaan bagi petahana. Jadi benar-benar mempertaruhkan gagasan keindonesiaan,” tuturnya.

Ia mengatakan praktik politik uang selalu mewarnai pemilu. Menurutnya, sanksi ternyata tidak membuat orang jera, bahkan tidak takut dosa, "Padahal Rasulullah melaknat mereka yang menyuap dan disuap. Laknat dari Rasulullah tentunya memberatkan di akhirat kelak,” ungkap Chriswanto.

Praktik korupsi elektoral, jelas Crhiswanto menyumbang kemerosotan moral terbesar dalam pengelolaan negara. Akibatnya korupsi merajalela. Antara eksekutif dan legislatif bisa saling sandera, karena memperebutkan akses ke sumberdaya untuk mengembalikan modal.

Lebih parah lagi, bisa ada campur tangan para pemilik modal untuk membantu pemenangan elite politik. "Ujung-ujungnya akan terjadi politik transaksional. Bahkan uang tersebut bisa digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tutur KH Chriswanto Santoso.

Lebih jauh, Chriswanto mengajak segenap elemen bangsa, terutama para elit politik untuk menata ulang niat mereka dalam berkuasa. "Hal utama yang harus dipikirkan adalah kesejahteraan rakyat dan membangun peradaban Indonesia,” ujarnya. (RO/R-2)