STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo sekaligus budayawan menekankan biaya politik yang tinggi menjadi pencetus para elite dan kepala daerah untuk melakukan korupsi dengan melakukan praktik ijon

“Ini menyangkut biaya politik yang tinggi selama biaya itu masih tinggi maka akan terus terjadi penyimpangan karena tujuannya akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Kalau di pilkada itu biaya tinggi praktik ijon yang dilakukan”

Kondisi ini menurutnya pemerintah harus dicarikan solusinya salah satunya yakni menata ulang sistem demokrasi pemilihan langsung. Salah satu yang diusulkan yakni adanya televisi publik yang difungsikan sebagai wadah kampanye.

Baca juga: Kemandirian Partai Politik Pengaruhi Potensi Korupsi

“Cara ini menurut saya bisa menekan biaya kampanye yang memakan biaya besar. Televisi publik untuk kampanye bagaimana mekanisme diatur dalam biaya politik dan partai,” imbuhnya saat dihubungi, Sabtu (15/4)

Demokrasi adalah menawarkan ide, gagasan dan meyakinkan publik serta persaingan yang memakan biaya mahal. Di sisi lain pencegahan tetap harus dikedepankan dan penindakan tidak mungkin hanya mengandalkan operasi tangkap tangan.

Baca juga: Bawaslu Soroti Iklan Partai Politik di TV, Mestinya di 21 Hari Akhir Masa Kampanye

“Demokrasi tidak ada yang ideal. Dalam demokrasi kompetisi itu muncul tokoh dan menjual dirinya untuk memilihnya dan itu marketing dalam politik dan itu butuh biaya. Popularitas di sini tidak cukup tanpa uang. Saatnya menata kembali politik kita ke pancasila dan kita harus mempunyai sistem tersendiri tidak mengikuti negara lain. Partai harus punya kemandirian,” tukasnya. (Sru/Z-7)