PRFMNEWS - Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menolak keinginan Pemerintah China agar APBN Indonesia menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Setelah beberapa tahun pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berlangsung, Pemerintah China meminta agar Indonesia memberikan jaminan terkait biaya pengerjaan yang makin membengkak.

Pemerintah China kemudian dikabarkan ingin agar APBN Indonesia menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Kecelakaan di Jalan Tol Purbaleunyi Arah Jakarta: Truk Terguling, Bus Primajasa Ringsek Parah

“Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN, hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” kata LaNyalla Mattalitti seperti dilansir Redaksi Radio PRFM dari keterangan resmi DPD RI.

LaNyalla Mattalitti mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang harus business to business (B2B).

Menurut dia, hal ini karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.

Baca Juga: 6 Fakta Yana Mulyana Ditangkap KPK, Dugaan Kasus Korupsi yang Dilakukan hingga Barang Bukti

“Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia,” ujar LaNyalla Mattalitti.

Dikatakan LaNyalla Mattalitti, dirinya menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar hutang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB).

“Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan,” tutupnya.***