Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet kembali menyinggung keinginan masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode usai melihat tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya melalui hasil survei.

Bamsoet kembali mengungkit pendapat masyarakat setelah sebelumnya sempat bersitegas menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Setahun lalu, Bamsoet pernah menyebut kalau perpanjangan masa jabatan presiden lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Kalau lihat judulnya presiden tiga periode, antara manfaat dan mudarat, saya jawab lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Lebih banyak mudaratnya," kata Bamsoet dalam webinar yang diselenggarakan LHKP PP Muhammadiyah, Senin (13/9/2022).

Baca Juga: Pergerakan Advokat: Komitmen Jokowi Pada Reformasi Kini Diuji Lewat RUU Perampasan Aset

Kemudian Bamsoet juga menegaskan kalau MPR RI tidak akan pernah melakukan pembahasan apapun mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden. Aturan masa jabatan presiden itu berada di Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Bamsoet mengklaim kalau MPR RI tidak pernah membahas niatan untuk melakukan amandemen.

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," terangnya.

Kekinian, Bamsoet kembali membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden. Ia diundang menjadi narasumber dalam acara pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia.

Mantan Ketua DPR RI itu mendapati sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Usai Prabowo Kini Gantian Erick Thohir yang 'Digandeng' Jokowi Kemana-mana

Ia lantas kembali bertanya dengan sikap masyarakat saat ini ketika kepuasan begitu tinggi namun masih ada yang melakukan penolakan.