Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti manuver KLB Demokrat Deli Serdang pimpinan Moeldoko yang melakukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No.487 K/TUN/2022 per tanggal 29 September 2022, tentang keabsahan kepengurusan Partai Demokrat yang kini ada di kubu AHY.

Achmad menilai apa yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut sarat akan manuver politik menjegal Anies Baswedan, sang kandidat capres di luar kekuasaan yang mana juga telah resmi diusung oleh Demokrat pimpinan AHY.

Baca Juga: Mencengangkan! Pak Pendeta Bongkar Kisah Anies Baswedan Buat Majelis Satu Gereja Menangis: Saya Emosional Juga Menceritakannya...

“Publik menilai bahwa upaya Moeldoko ini sebagai upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan karena bila Partai Demokrat di ambil alih Moeldoko dari AHY, maka Demokrat tidak akan memilih Anies Baswedan lagi,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (14/4/23).

Menurut Achmad, apa yang dilakukan oleh Moeldoko disadari atau tidak mencoreng nama Pemerintahan Jokowi.

Hal ini karena terkesan pemerintah mengerahkan segala cara agar kekuasaan bisa terus berlanjut.

“Langkah Moeldoko, disadari atau tidak, akan mencoreng wajah pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ngibul Soal Cari Takjil di Masjid UGM saat Jadi Mahasiswa? Refly Harun Sampai Ngakak Dengarnya: Dulu Masih Kuburan!

Lain cerita jika memang segala upaya yang dilakukan Moeldoko tersebut atas perintah atau izin dari Presiden Jokowi.

Karenanya, menurut Achmad, Jokowi jika merasa tak mengeluarkan atau memberi instruksi jegal Anies kepada Moeldoko, maka menendang eks Panglima TNI tersebut dari kabinet jadi salah satu solusi menyelamatkan muka pemerintah.

Baca Juga: Mencengangkan! Siang-Malam Dituding Kampanye di Masjid, Anies Baswedan Beri Jawaban Nggak Main-main: Saya Punya Kewajiban Salat 5 Waktu!

Baca Juga: Biar Adil Soal 'Salah-salahan' Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Jokowi, Ahok, Anies Baswedan, Heru Budi Salah Semua!

“Kecuali bila Moeldoko malah diperintah oleh Presiden Jokowi untuk melakukan manuver tersebut. Bila Presiden Jokowi tidak memerintahkan melakukan manuver tersebutmaka Reshuffle Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP adalah langkah yang harus dilakukan Presiden,” jelasnya.

“Bila presiden tidak mau melakukan reshuffle terhadap Moeldoko maka ada kesan bahwa Presiden seperti memihak capres tertentu karena publik melihatnya sebagai benang merah upaya mempertahankan kekuasaan,” tambahnya.

Baca Juga: Bank BRI Kelola Dana Pensiun Milik Karyawan Semen Padang

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.