KBRN, Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut pemerintah terpaksa melakukan impor dua juta ton beras tahun ini. Kebijakan ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Menurut Bapanas, cadangan beras yang dimiliki pemerintah saat ini telah menipis.  Sementara, pemerintah membutuhkan banyak beras untuk menjalankan program-programnya.

"Di situ yang membuat pemerintah terpaksa harus mengambil langkah pemenuhan dari luar negeri," ucap Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa kepada RRI, Kamis (13/4/2023). 

Gusti merinci cadangan beras di Bulog per 11 April 2023 hanya tinggal 292 ribu ton. Sementara, pemerintah membutuhkan beras sebanyak 900 ribu ton hingga Juni 2023 mendatang. 

Pertama untuk program bantuan pangan beras 10 kg bagi 21,353 juta penerima manfaat periode Maret-Mei 2023. Beras tersebut juga digunakan untuk upaya stabilisasi harga dan pasokan yang memerlukan 120-150 ribu ton setiap bulannya.

Pemerintah telah menempuh berbagai jalan untuk melakukan pemenuhan cadangan beras. Beberapa hal yang dilakukan seperti menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Rp4.200/kg menjadi Rp5.000/kg.

Pemerintah juga menyerap beras dari petani lokal dan menjalin komitmen 25 penggilingan besar, seperti Wilmar. untuk membantu Bulog. Tapi komitmen tersebut hanya menghasilkan 60 ribu ton beras. 

Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani terus merangkak naik di atas HPP. Ini lantaran banyak penggilingan yang berebut menyerap hasil produksi di sentra-sentra padi nasional.

"Maka pemerintah tidak mungkin menunggu pemenuhan suplai dari penggilingan," ucapnya.

Ia mengatakan impor dua juta ton beras itu dilakukan bertahap. Tahap awal sebanyak 500 ribu ton ditargetkan sudah masuk Indonesia sebelum Lebaran 2023. 

Importasi tahap awal ini guna mengejar pemenuhan kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras 10 kg tepat waktu.