KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menjaga indepedensinya sebagai lembaga antirasuah. Menurut Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla, lembaga antirasuah tersebut baru bisa berjalan efektif apabila independen.

 “Sehingga lembaga anti rasuah tersebut sejatinya tidak dimasuki oleh pengaruh dan aroma politik,” kata Kalla usai penandatangan MOU antara KPK dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) terkait pemberantasan korupsi di Gedung DMI, Jakarta, Kamis, (13/4). 

Kalla berharap KPK tidak lagi diganggu dengan isu-isu dan pengaruh-pengaruh politik seperti banyak diisukan selama ini. “Sebab KPK dan juga DMI akan bisa berfungsi betul-betul efektif jika ia independen," tegasnya.

Baca juga : Buru Banyak Bukti, KPK Perpanjang Penahanan Rafael Alun

JK juga mendukung apabila lembaga KPK harus selalu mendapat pengawasan. "Maka baguslah jika ada yang lembaga mengawasi KPK selama ini sebab itu adalah mekanisme yang bagus yang harus jalan," tambahnya.

Baca juga : Jokowi Angkat Bicara soal Kasus Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

Ketua Umum DMI itu juga menekankan dua hal yang bisa efektif memberantas korupsi di Indonesia, yakni sistem dan kesadaran masyarakat untuk hidup sederhana.

Seperti diketahui, KPK saat ini tengah menghadapi kegaduhan. Seperti perseteruan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Brigjen Endar Priantoro. Jenderal bintang satu tersebut ditunjuk oleh Kapolri untuk menjadi Direktur Penyelidikan KPK, namun ditolak pimpinan KPK.

Selain itu, KPK juga menghadapi masalah terkait dugaan pembocoran data hasil penyelidikan KPK atas tindak pidana korupsi dalam bidang pertambangan di Kementerian ESDM.

Sebelumnya, DMI dan KPK melakukan penandatanganan kerja sama terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. DMI menilai jika masjid dan mushola yang jumlahnya hampir 1 juta di Indonesia itu adalah tempat yang paling strategis untuk melakukan sosialisasi pemberantasan praktik korupsi. (Z-8)