Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk tidak hadir di pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep akhir pekan ini.

Paloh mengaku akan berobat ke Jerman dan telah dijadwalkan sejak tahun lalu. Namun Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai alasan tersebut hanyalah kedok.

"Surya Paloh berobat, itu gestur atau alasan klasik politisi untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang mereka tidak kehendaki," kata Qodari, dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (9/12/2022).

Qodari menilai Paloh sebenarnya trauma dengan sikap Jokowi ketika mereka berjumpa di HUT ke-58 Partai Golkar. Sebab saat itu Jokowi tidak mau dipeluk oleh Paloh yang diduga sebagai indikasi adanya keretakan hubungan.

Baca Juga: CEK FAKTA: Ibu Ida Dayak Diangkat Jadi Ratu Pengobatan Dunia, Presiden Jokowi Beri Penghargaan Langsung

Jokowi dan Surya Paloh di HUT Partai Golkar (Instagram/ @ekokuntadhi).

Namun menariknya, Qodari juga menduga ada manuver politik di balik ketidakhadiran Paloh di pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Apalagi karena Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyanggupi memenuhi undangan.

"Kira-kira ini indikasi bisa terjadi pertukaran tempat di pemerintahan antara Nasdem dengan Demokrat. Jadi gesturnya SBY datang itu merapat ke pemerintahan Jokowi, minimal membuka komunikasi," tutur Qodari.

Lantas apa dasar Qodari menduga ada indikasi tukar guling antara Partai NasDem dan Partai Demokrat?

Menurut Qodari, kehadiran SBY adalah bentuk kesiapan Partai Demokrat untuk membuka komunikasi dengan koalisi pemerintahan Jokowi.

Bisa jadi nanti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan ditempatkan di kabinet. Tawaran ini diduga menarik perhatian Partai Demokrat karena bisa menambah portofolio pengalamannya dalam pemerintahan.

Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Berhasil Coret Israel dari Piala Dunia U-20

"Buat Demokrat sendiri sebetulnya sangat bagus agar AHY masuk ke dalam pemerintahan. Dari dulu saya pernah bilang PR-nya AHY itu adalah pengalaman pemerintahan. Setelah gagal di Pilkada DKI Jakarta, saya sudah menyarankan untuk Mas AHY itu masuk ke dalam pemerintahan untuk menduduki jabatan menteri," terang Qodari.

Tangkapan layar video Pengamat Politik M Qodari mengkhawatirkan pilpres 2024 akan membuat masyarakat kembali terpecah. [TikTok]

Pasalnya AHY dianggap paket lengkap untuk calon figur besar Indonesia, tetapi saat ini mendapat sentimen negatif karena dianggap belum berpengalaman.

Karena itulah, Qodari justru menyarankan agar Partai Demokrat masuk ke pemerintahan dan AHY mengemban amanah menjadi menteri demi menambah pengalaman di pemerintahan.

"AHY itu sebenarnya potensial paket lengkap. Pertama, itu dia punya partai; Kedua, dia punya penampilan. Yang kurang dari AHY itu hanya satu, yaitu pengalaman di pemerintahan," jelas Qodari.

"Jadi supaya tidak diserang lagi dari aspek pengalaman, ya harus ada pengalaman pemerintahan seperti Mbak Puan. Orang sekarang sudah tidak bisa ngomong Mbak Puan nggak qualified segala macam karena sudah pengalaman jadi menteri," pungkasnya.