AKURAT.CO Langkah pemerintah melalui Komite TPPU membentuk satgas dikhawatirkan tidak efektif dalam membongkar kasus transaksi tak wajar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Pasalnya, anggota satgas justru berasal dari lembaga yang terseret kasus transaksi mencurigakan dengan nilai fantastis itu.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, meyakini satgas tidak akan efektif karena ibarat jeruk makan jeruk. Malahan dia menengarai pembentukan satgas sebagai cara halus untuk menutup kasus tersebut.

"Pak Mahfud, sumber masalah ada di kepabeanan, di perpajakan itu, di APH (aparat penegak hukum) itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya, endak masuk diakal bagi saya. Bagi saya ini bagian upaya close kasus ini secara halus," jelasnya dalam rapat Komisi III DPR dengan Komite TPPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Dalam pemaparan singkat di Komisi III, Ketua Komite TPPU, Mahfud MD, mengaku membentuk satgas untuk supervisi total 300 Laporan Hasil Analisa (LHA) maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melibatkan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Polri, Kejagung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara, Benny meyakini masalah transaksi mencurigakan terpaksa diungkap Mahfud kepada publik lantaran secara internal mengalami hambatan untuk melakukan pengusutan. Artinya, persoalan yang substantif ada pada koordinasi internal pemerintah.

Wakil Ketum Partai Demokrat itu mempertanyakan keseriusan Mahfud dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam membongkar kasus transaksi tak wajar ini. Kalaupun mau membentuk satgas, harus independen dan memastikan kinerja satgas terukur.

"Saya alergi dengan satgas yang ujung-ujung masuk laut. Kalau serius, bentuklah satgas independen. Mengapa? Ya sumber masalahnya anggota bapak itu dan dibentuk satgas mereka juga anggotanya," ujar Benny.