TERDAPAT 76,40% masyarakat Indonesia menganggap kejujuran dan integritas merupakan kualitas paling penting untuk dimiliki oleh tokoh legislatif. Survei independen dari Praxis yang didukung Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) ini memotret persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media masyarakat. Survei yang dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia menghasilkan beberapa penemuan.

Pengisi survei memilih faktor tersebut di antara faktor lain seperti kepemimpinan yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, kejujuran dan integritas, empati dan pemahaman terhadap kebutuhan konstituen, berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk membuat keputusan sulit, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, pengetahuan dan keahlian di bidang yang relevan, visi dan rencana yang jelas untuk masa depan, hingga etos kerja yang kuat dan dedikasi untuk layanan publik.

Sementara untuk kualitas tokoh eksekutif, terdapat 62,62% responden yang menganggap kejujuran dan integritas merupakan kualitas paling penting untuk dimiliki oleh tokoh eksekutif dengan pilihan faktor yang sama dengan tokoh legislatif. Dengan kata lain, masyarakat atau responden memiliki harapan yang tinggi untuk para tokoh eksekutif dan legislatif untuk memiliki sikap jujur dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan jabatannya.

Baca juga: Tingginya Biaya Politik Sebabkan Perilaku Koruptif

Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan latar belakang survei tersebut yaitu mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. "Saya percaya penemuan menarik dari survei ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi tokoh pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dapat tercipta," ujar Sofyan.

Kemudian Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Agung Laksamana menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi data-data yang disurvei oleh Praxis. Baginya, sebagai praktisi public affairs, tentu langkah maju untuk melihat yang bisa diantisipasi dalam landscape politik ke depan, apalagi dalam organisasi dan bisnis ke depan bagi para praktisi public affairs. Ia berharap data ini tidak hanya digunakan untuk public affairs, tetapi juga kontestasi politik di tahun mendatang.

Baca juga: Citra Polisi Naik, Anggota DPR: Berkat Konsistensi Ketegasan Kapolri

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan survei Praxis sebenarnya menggarisbawahi surveinya tahun lalu. Pada 2022 sekitar 400-an kabupaten yang diukur, kinerja daya saing, terutama di bidang ekonomi tangguh itu berada di level sedang. Maka dari itu, pihaknya berharap para pengambil kebijakan, terutama di level daerah, untuk tetap memperhatikan isu kebijakan terutama di 2023 dan pemilu 2024.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto menyatakan pentingnya independensi media. "Kalau kita bicara tentang politik jurnalisme, di mana pun di seluruh dunia, dan sebagai dasar dari jurnalistik, media harus independen. Bebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis." (Z-2)