Sri Adiningsih, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi agar tidak sampai 50 persen dari harga awal dan dilakukan secara bertahap.

“Jika melihat tren jangka panjang, harga bahan bakar bersubsidi pasti naik. Saya prakirakan harga Pertalite, Pertamax, gas, dan listrik bersubsidi akan naik. Namun, perlu waktu untuk penyesuaian. Sebaiknya dilakukan bertahap. Misal 10 persen, lalu 20 persen, supaya tidak mengejutkan dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Guru Besar UGM ini dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya pada Rabu (24/8/2022).

Sri menjelaskan, opsi menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu, jika mempertimbangkan harga minyak internasional saat ini, sudah pasti masih disubsidi. Namun, melihat daya beli masyarakat, harga itu masih memberatkan masyarakat.

Terkait wacana kenaikan yang hampir mencapai 50 persen, Sri mengingatkan pemerintah sangat penting menjaga inflasi untuk kehidupan masyarakat. Jangan sampai Indonesia mengalami lonjakan inflasi seperti negara lain.’

Meski demikian Sri menyadari jika penyesuaian subsidi ini memang tidak mudah bagi pemerintah. Apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, banyak anggaran belanja negara yang harus dikurangi. APBN bebannya berat sekali sehingga harus realokasi.

“Kalau dipaksakan bisa, tapi semua hal dikurangi. Pembangunan dan berbagai kegiatan. Tahun ini pemerintah masih bisa defisit tiga persen. Kalau defisit naik tajam, harus utang. Ini jadi beban di masa mendatang,” ujarnya.

Besaran anggaran subsidi Rp500 triliun, menurut dia, adalah jumlah yang sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, pemerintah dapat membangun banyak infrastruktur.

Selain skema bertahap, hal lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi permintaan BBM terutama di kota besar. Masyarakat diminta menggunakan transportasi umum untuk mobilitas dalam dan antarkota. “Perbanyak titik pemberhentian dan subsidi untuk sektor transportasi,” kata dia.(iss/rst)