Menjelang Lebaran atau Idulfitri 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menkoparekraf) Sandiaga Uno, memerintahkan, agar dinas pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, bekerja langsung di lapangan atau on the spot. Hal ini diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lokasi wisata.

"Dinas pariwisata pada momen Lebaran 2023 memantau ke lapangan langsung, bukan hanya bertugas di kantor, di balik meja. Lakukan monitoring dan evaluasi (monev) on the spot juga pantau kesiapan pelayanan SDM dan fasilitas sarana dan prasarana," kata Sandiaga dalam weekly brief Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Senin (10/4).

Sandiaga juga meminta agar pemerintah daerah (pemda) membentuk satuan tugas (satgas), baik dari dinas perhubungan, dinas pariwisata, dinas kesehatan, dan jajaran TNI Polri untuk bertugas mengawasi kawasan objek wisata dan aktivitas pengunjung yang diperkirakan akan melonjak pada momen Lebaran 2023 ini.

Selain itu, ia mengimbau agar pengelola pariwisata tidak menaikkan tarif masuk wisata secara drastis. Jika diperlukan adanya penyesuaian tarif, maka pihak pengelola wisata harus berkoordinasi dengan pemda dan asosiasi wisata setempat. Kemudian hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

"Karena ini masih masa pemulihan ekonomi, maka kenaikan tarif masuk jangan terlalu membebankan pengunjung. Pengelola wisata justru harus memaksimalkan layanan dan kualitas area wisata," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku momen lebaran ini memberikan optimisme tinggi karena adanya pergerakan ekonomi dan potensi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sehingga pihaknya terus memfinalisasi persiapan pariwisata yang diperkirakan akan mengakomodasi 123,8 juta pergerakan masyarakat.

"Nanti 2,5% dari total target 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di 2023 diperkirakan akan tercapai di momen Lebaran ini yaitu hingga 300 juta wisnus," ucap Sandiaga.

Ia juga menambahkan, target perputaran ekonomi saat Lebaran ini diperkirakan mencapai Rp100 hingga Rp150 triliun.