TAGAR.id, Jakarta – Partai Demokrat mengapresiasi pertemuan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra karena silaturahmi membuat suasana politik nasional sejuk dan hangat.

Menurut Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, komunikasi dan silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga suasana dan situasi nasional tetap kondusif. “Sehingga bangsa ini tidak mudah dipecah belah dengan hoaks dan fitnah,” katanya dalam keterangan, dikutip Senin, 10 April 2023.

Kedua, lanjut Herzaky, adapun terkait upaya membangun Koalisi Besar, Partai Demokrat selaku bagian dari Koalisi Perubahan, menghormati upaya untuk membuat kontestasi Pilpres 2024 menjadi lebih kompetitif dengan cara bermartabat dan berintegritas.

“Banyak pihak yang menduga bangunan Koalisi Besar ini ditujukan untuk menghadang Anies dan Koalisi Perubahan. Demokrat sendiri melihatnya sebagai upaya ksatria dan konstruktif,” lanjut Herzaky.

“Bagaimana setiap parpol parlemen memang memiliki hak untuk mengusung Capres dan Cawapres, baik sendiri maupun berkoalisi. Hak parpol sebagai entitas legal dan sah yang dilindungi oleh konstitusi ini, seperti yang ditegaskan Ketua Umum AHY dalam berbagai kesempatan, marilah sama-sama kita hormati,” pungkasnya.

Menurutnya, jika memang dirasa Anies Baswedan dan trio Demokrat-Nasdem-PKS dalam Koalisi Perubahan merupakan lawan berat untuk Pilpres 2024, mari ajukan calon jagoan masing-masing. Lalu, berkompetisi secara jujur dan adil melalui penilaian rakyat.

“Makin banyak calon berkompetisi, makin baik. Jika dirasa koalisi 2 atau 3 parpol tak cukup untuk bersaing dengan Koalisi Perubahan ataupun Anies Baswedan, silakan membentuk koalisi 4 atau 5 partai. Demokrat sangat mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi secara sehat ini, seperti yang ditunjukkan teman-teman yang ingin membangun koalisi besar,” ucapnya.

Herzaky bilang, jauh lebih bermartabat dibandingkan berupaya menjegal Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres beserta cawapresnya di Pilpres 2024, dengan segala macam cara.

“Intimidasilah, tekananlah, bahkan sampai upaya hukum yang tak bermoral dan di luar kepantasan, seperti berupaya merampas Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko,” sambungnya.

“Tak pantas berlindung dibalik prosedural hukum, kalau itu hak seorang warga negara untuk mengajukan PK. Tak cukupkah KSP Moeldoko mempermalukan dirinya selama ini, mempermalukan Presiden Jokowi, dengan mengaku-aku sebagai ketua umum abal-abal melalui KLB ilegal?” tambahnya.

Herzaky menambahkan, Moeldoko tak pernah menjadi anggota, tidak pernah berjuang bersama Demokrat, lalu tak merasa aneh dan tak merasa malu didaulat menjadi Ketua Umum abal-abal dalam kongres melanggar hukum yang dibuat oleh segelintir begal pecatan Demokrat.

“Mau jadi Ketua RT, tapi bukan warga setempat, tidak punya rumah di RT itu, tidak pernah tinggal di RT tersebut, dengan alasan satu dua mantan warga RT tersebut mengajaknya jadi Ketua RT? Ah, masak kelas KSP Moeldoko di pemerintahan ini turun derajat kalah-kalah dibandingkan pemahaman seorang ketua RT?” tukas Herzaky. []