INDOZONE.ID - Partai Demokrat menghormati wacana pembentukan koalisi besar hasil penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) menjelang Pilpres 2024.

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, adanya koalisi besar akan membuat kontestasi elektoral 2024 menjadi lebih kompetitif. Tak hanya itu, wacana koalisi besar juga upaya bermartabat dan berintegritas dalam konstelasi politik nasional. 

“Kami, Partai Demokrat, selaku bagian dari Koalisi Perubahan, menghormati upaya untuk membuat kontestasi Pilpres 2024 menjadi lebih kompetitif dengan cara bermartabat dan berintegritas,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).

Baca Juga: Buka Bersama dengan Warga Muhammadiyah di Boyolali, AHY Didoakan Jadi Pemimpin Adil

Herzaky mengaku tidak setuju apabila koalisi besar disebut-sebut sebagai upaya menghadang Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Menurutnya, justru koalisi besar adalah cara ksatria dan konstruktif bagi masing-masing partai politik untuk bersaing memenangkan Pemilu 2024. 

“Banyak pihak yang menduga bangunan Koalisi Besar ini ditujukan untuk menghadang Anies dan Koalisi Perubahan. Demokrat sendiri melihatnya sebagai upaya ksatria dan konstruktif,” ujarnya.

Herzaky menilai, upaya pembentukan Koalisi Besar itu merupakan langkah politik yang baik jika memang tujuannya adalah untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

“Jika memang dirasa Anies Baswedan dan trio Demokrat-Nasdem-PKS dalam Koalisi Perubahan merupakan lawan berat untuk Pilpres 2024, mari kita ajukan calon jagoan kita masing-masing. Lalu, berkompetisi secara jujur dan adil. Biarkan rakyat yang menilai,” ungkapnya.

Sebab, kata Herzaky, semakin banyak calon yang berkompetisi, maka akan semakin baik. Demokrat mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi secara sehat ini, seperti membangun koalisi besar.

“Jika dirasa koalisi 2 atau 3 parpol tak cukup untuk bersaing dengan Koalisi Perubahan ataupun Anies Baswedan, silahkan membentuk koalisi 4 atau 5 partai,” tandasnya. 

Herzaky lantas menyinggung upaya kubu Moeldoko yang masih ingin merebut Partai Demokrat lewat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). 

“Intimidasilah, tekananlah, bahkan sampai upaya hukum yang tak bermoral dan di luar kepantasan, seperti berupaya merampas Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko,” tutur Herzaky. 

“Tak pantas berlindung dibalik prosedural hukum, kalau itu hak seorang warga negara untuk mengajukan PK. Tak cukupkah KSP Moeldoko mempermalukan dirinya selama ini, mempermalukan Presiden Jokowi, dengan mengaku-aku sebagai ketua umum abal-abal melalui KLB ilegal?” imbuhnya.

Herzaky merasa ironis atas sikap Moeldoko yang menerima begitu saja didaulat sebagai Ketum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Baca Juga: Dukung Anies Jadi Capres 2024, Ini Isi Piagam Koalisi yang Diteken Demokrat-NasDem-PKS

“Tak merasa aneh dan tak merasa malu didaulat jadi ketua umum abal-abal dalam kongres melanggar hukum yang dibuat oleh segelintir begal pecatan Demokrat?” pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya: