PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperingatkan para kadernya yang tempati posisi anggota DPR RI untuk tetap disiplin mengikuti aturan partai, meski dibolehkan berimprovisasi di lapangan.

Megawati juga mengingatkan kadernya untuk tidak terlena dalam jebakan zona nyaman, sehingga keinginan untuk berkembang dan bertumbuh tidak habis di tengah jalan.

“Jadi lakukan disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin tindakan. Ingat, hindari zona nyaman. Begitu kita terlena di zona nyaman, maka keinginan untuk maju akan habis. Maka kita harus terus belajar, dinamis, dan berkreasi,” ujar Megawati, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu 8 April 2023.

Megawati melanjutkan, penting bagi para anggota fraksi PDIP untuk memperkuat pemahaman ideologi serta geopolitik, di tengah tugas di parlemen dan turun ke rakyat. Hal ini agar pengambilan sikap terhadap situasi global dan nasional dapat konsisten berlandaskan kepada ideologi bangsa.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Soal Koalisi Kebangsaan: Saya Siap Jadi Apa Saja untuk Merajut Ini agar Jadi Kenyataan

“Untuk apa kita jadi orang politik jika tak belajar dan memahami bagaimana sejarah Indonesia, teori geopolitik, dan bagaimana fraksinya,” kata Megawati.

“Politik itu dinamis. Maka kita harus selalu mengantisipasi. Kita tak boleh duduk tenang-tenang saja, terus bergerak,” katanya.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul memberi pernyataan yang menimbulkan kontroversi, dalam dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Menko Polhukam Mahfud MD bersama Komisi III DPR, pada Rabu, 29 Maret 2023.

Saat Mahfud MD meminta RUU Perampasan Aset segera disahkan kepada Bambang Pacul, ia mengatakan, pengesahan sebuah undang-undang hanya bisa dilakukan jika Ketua Umum Partai Politik menyetujuinya.

Baca Juga: Pelaku Terduga Perdagangan Orang Tertangkap, Pengiriman 64 Calon PMI ke Timur Tengah Berhasil Digagalkan

Dia juga menegaskan bahwa semua anggota DPR patuh pada atasan masing-masing, sehingga pemerintah sebaiknya melobi ketua umum partai.

“Pak Mahfud minta tolong ke kita, tolong dong Undang-Undang Perampasan Aset dijalanin. Republik di sini ini gampang, lobinya jangan di sini, ini Korea-Korea ini semua nurut bosnya masing-masing,” ucap Bambang Pacul.

“Di sini boleh ngomong galak, Bambang Pacul ditelepon Ibu (Megawati, red) ‘Pacul berhenti’ siap begitu. Kalau diminta laksanakan, laksanakan pak,” katanya menambahkan.

Baca Juga: PAN Sebut Jokowi Tidak Ikut Mengatur Pembentukan Koalisi Besar: Para Ketum Parpol Punya Independensi

Bambang lalu meminta Mahfud untuk melobi ketum masing-masing parpol jika ingin undang-undang tersebut disahkan.

“Saya terang-terangan ini, mungkin Perampasan Aset bisa, tapi harus bicara kepada Ketum Partai. Kalau di sini gak bisa pak. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Jadi saya tidak setuju kalau langsung pansus, sekali lagi harus rapat, clear dulu,” kata Bambang.

Sontak jawaban ini menimbulkan polemik baru. Bukan hanya di kalangan masyarakat dengan tingkat kepercayaan makin anjlok kepada pemerintah, namun juga kisruh di antara para penyelenggara negara. ***