Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, memuji langkah Presiden Joko Wdodo atau Jokowi dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini.

"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsloidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).

Menurut Fahri Hamzah, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU Nomor 13 Tahun 2019.

"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi," ujar Fahri.

Baca juga: Zulhas Sebut Jokowi Punya Peran dalam Membentuk Koalisi Besar, Prabowo Dinilai jadi Motor Penggerak

Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk lima besar saja, yang mendapatkan.

Namun setelah direvisi, akhirnya semua pimpinan mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat.

"Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ," ujarnya.

Baca juga: Zulhas Ingin Bentuk Koalisi Kebangsaan di Bawah Orkestra Komando Jokowi

Artinya, kata Fahri, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, di mana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja.

"Dan ketika kita diundang Pak Jokowi, waktu itu belum deklarasikan Partai Gelora. Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi," ucapnya.

Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan serta Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Jadi Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis, itu satu inisiatif yang tepat, setelag terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang," katanya.

Baca juga: Ketua Umum PAN: Koalisi Kebangsaan di Bawah Komando Pak Jokowi

Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa.

Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia.