Masyarakat sudah muak dengan perilaku Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menyelesaikan konflik internal Partai Demokrat. Masyarakat menilai AHY itu terlalu mencampuri urusan hukum.

Demikian dikatakan pengamat politik yang juga Research Asistant Professor Government Affair and Relations, Nazar El Mahfudzi, PhD dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (7/4/2023)

Kata Nazar, kubu Moeldoko menggunakan hak konstitusi dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan terkait pengesahan AD/ART kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang.

Cara berpolitik Demokrat yang suka mendramatisasi, kata Nazar, sudah dimulai dari era ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Nazar, praktik politik yang dilakukan AHY saat ini adalah warisan dari sang ayah yang dinilainya tidak memiliki sikap kenegarawan untuk menghormati konstitusi.

“Pernyataan AHY yang menyasar kepada Anies Baswedan terkait adanya sinyalemen menggagalkan koalisi perubahan itu upaya politis memberikan tekanan publik di atas upaya hukum yang sedang berlangsung. Tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa instansi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal tidak objektif,” tegas Nazar lagi.

Dia meneruskan, “Masalah ini sangat sensitif. Apalagi pernyataan AHY membawa-bawa istana dan Kepala Staf Presiden (KSP). Hemat saya, jika tidak hati-hati justru membawa risiko buruk dan bisa berpotensi menjadi bumerang. Istana yang dituduh bisa melakukan serangan balik pencemaran nama baik dan kebohongan publik dengan menghasut publik antara pihak oposisi dan pemerintah. Persoalan sangat serius karena merusak pencitraan KSP Moeldoko. Ini yang perlu dikalkulasi.”

Pada bagian lain, Nazar meminta AHY melakukan verifikasi kepada Kepala Staff Presiden (KSP) Moeldoko sehingga informasi pengajuan pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) tidak membawa nama instansi pemerintah. Karena itu dia menghimbau AHY untuk berhati-hati dan pertimbangkan secara matang sebelum mengeluarkan pernyataan.

“Di samping itu, apabila AHY tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka akan muncul asumsi ada kecenderungan sinyalemen tersebut sengaja diolah untuk konsumsi politik yang dikapitalisasi untuk kepentingan citra AHY yang tidak diingikan oleh koalisi perbuhan. Sebab, kader Demokrat harus disadari cenderung gagal dalam pengkaderan dan elektabilitas AHY dinilai hanya berdasar mencari simpatik. Di satu sisi, untuk melemahkan citra pemerintahan saat ini,” paparnya.

Dalam peristiwa ini, lanjut dia, sangat penting bagi Partai Demokrat menunjukkan bukti-bukti untuk melepaskan stigma negatif. ”Karena dalam persepsi publik, Demokrat kerap memainkan irama politik dramatis, playing victim, dan baper,” pungkas Nazar.