Bupati Meranti, Muhammad Adil mendapatkan sebuah kejutan tak terduga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023).

Dirinya tertangkap tangan dalam operasi penuntasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

Baca Juga: Teriak Gimana Rakusnya Rezim Jokowi, Bupati Meranti Malah Korupsi: Gayanya Doank Bela Rakyat...

Menurut informasi, Adil Adil ditangkap bersama puluhan orang lainnya, mulai dari pejabat strategis di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau hingga pihak swasta.

“Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali FIkri dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Ali menuturkan, pihaknya akan segera memboyong Adil dan pihak-pihak lainnya yang ditangkap KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.

Adapun pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan status hukum kepada mereka yang terjaring OTT semalam.

Baca Juga: Sudah Terkena Jeratan Korupsi, Kubu Megawati Tiba-tiba Ogah Mengakui Keanggotaan Bupati Meranti

Sebagaimana diketahui, nama Adil sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pasalnya, ia pernah terlibat konflik dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis.

Kejadian itu berawal pada Desember 2022 lalu, dimana saat itu Adil menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman.

Baca Juga: Nasib! Pernah Sebut Kemenkeu Isinya Iblis, Lah Bupati Meranti yang Juga Orang PDIP Kini Mendekam di Bui Setelah Digerebek KPK

Adil sendiri mengaku kesal karana jumlah penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang menurutnya tidak sesuai dengan hasil produksi dan harga minyak yang saat itu mengalami kenaikan.

Karena kekesalan masalah DBH yang tak sesuai itu, Adil sempat melontarkan pernyataan yang menohok terhadap pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menyebut, bahwa Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inndrawati itu berisi iblis.

Baca Juga: Mau Jegal Anies Baswedan Lagi, Amarah Masyarakat Terus-terusan Dipancing Rezim Jokowi

Tak hanya itu, ia juga juga sempat meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Kepulauan Meranti. Dia bahkan mengancam akan bergabung dengan negara tetangga apabila daerahnya tidak kunjung mendapat DBH yang ia harapkan.

Baca Juga: Mahfud MD Bikin Kemenkeu Guncang, Pakar Singgung Kementerian yang Hampir Dua Dekade Aibnya Tertutup

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.