PIKIRAN RAKYAT - Beberapa pejabat di Kabupaten Meranti, Riau, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Salah satunya yang ditangkap KPK adalah Bupati Meranti Muhammad Adil. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi hal tersebut.

"Benar, tadi malam tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Ali Fikri, Jakarta, pada Jumat, 7 April 2023.

"Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya bupati," ujar Ali Fikri menambahkan.

Ia mengatakan, KPK menangkap puluhan pejabat dalam OTT di Kabupaten Meranti. Dia mengatakan KPK saat ini masih mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti terkait penangkapan tersebut.

Baca Juga: Waspada Korban Perdagangan Orang Banyak Anak-Anak, Mahfud MD Ungkap Data hingga 2022

KPK akan membawa semua pihak yang terjaring OTT tersebut ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," ujarnya.

Pada Desember 2022 silam, Bupati Meranti Muhammad Adil menuai sorotan publik karena pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi setan dan iblis. Ia mengaku kesal lantaran dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima wilayahnya hanya Rp115 miliar. Padahal lifting minyak dari dari 60 dolar AS menjadi 100 dolar AS buntut invasi Rusia ke Ukraina.

Luapan kekesalan itu disampaikan Muhamad Adil kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, pada Kamis, 9 Desember 2023.

Baca Juga: Diskon Harga Jalan Tol di Dua Gerbang Jelang Mudik Lebaran 2023 Masih Diupayakan KemenPUPR

M Adil mendesak Kemenkeu agar pada 2023 DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel dan bukan 60 dolar AS per barel seperti tahun 2022.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar AS per barel," ujarnya.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil menuturkan.

Perseteruan Bupati Meranti dan Kemenkeu menemui titik terang setelah dilakukan pembahasan sebanyak dua kali pada 20-21 Desember 2022 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri.

"Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut persoalan mengenai DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti telah rampung dibahas," kata Adil, dikutip dari laman resmi Kemendagri.***