Sentimen
Negatif (94%)
8 Apr 2023 : 00.47
Informasi Tambahan

Event: Ibadah Umroh

Kasus: korupsi

Sunat Anggaran dan Dana Umroh

Detik.com Detik.com Jenis Media: News

8 Apr 2023 : 00.47
Sunat Anggaran dan Dana Umroh
Jakarta -

KPK menjelaskan, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga memerintahkan jajarannya untuk menyunat anggaran yang tentu saja berasal dari duit rakyat. Ada pula setoran dari biro travel umrah dan pelbagai pihak.

Konstruksi perkara ini dijelaskan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2023) tengah malam.

"MA yang terpilih menjabat Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s/d sekarang, dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA," kata Alexander.

-

-

Besaran pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan itu berkisar 5% sampai dengan 10% untuk setiap SKPD. Uang tunai dari hasil pemotongan itu disetorkan ke Kepala BPKAD Fitria Nengsih.

Hasil 'mutilasi' anggaran itu kemudian disetor jajaran Pemerintahan Kabupaten ke Pak Bupati Adil.

"Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024," kata Alexander.

Tak hanya itu, MA juga menerima uang Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah atau PT TM selaku biro travel umrah melalui Fitria Nengsih. Uang itu adalah fee untuk Adil karena telah memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di klaster yang lain, ada duit Rp 1,1 miliar yang diberikan oleh Adil dan Fitria Negsih kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa. Tujuannya, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti 2022 mendapat predikat baik sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 26, 1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh Tim Penyidik," kata Alexander.

(dnu/idh)

Sentimen: negatif (94.1%)