MerahPutih.com - Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi membatalkan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Pembatalan tersebut salah satunya berdampak terhadap perekonomian.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyebut, Indonesia kehilangan potensi tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 3,36 triliun karena pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Dengan menggunakan metode computable general equilibrium, nilai tersebut didapatkan setelah menghitung keluaran dari injeksi senilai Rp 1,13 triliun kepada perekonomian untuk perhelatan Piala Dunia U-20.

Baca Juga:

“Untuk perhelatan Piala Dunia, ketika diinjeksi Rp 1,13 triliun ke dalam perekonomian, ternyata dampaknya lebih, sampai Rp 3,36 triliun," katanya dalam diskusi publik online, Kamis (6/4), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, pagelaran Piala Dunia ini berdampak sangat luas tidak hanya ke sektor olahraga, tapi misalnya juga dari sponsor, hak siar, dan langganan streaming.

Dari nilai Rp 3,36 triliun tersebut, senilai Rp 1,9 triliun didapatkan oleh enam provinsi yang direncanakan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

Secara rinci senilai Rp 554,78 miliar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diperoleh DKI, Rp 499,22 miliar didapatkan oleh Jawa Timur, Rp 451,55 miliar oleh Jawa Barat, Rp 298,39 oleh Jawa Tengah, Rp 97,54 miliar oleh Sumatera Selatan, dan Rp 42,83 miliar oleh Bali.

Adapun injeksi pada perekonomian untuk pagelaran Piala Dunia sebesar Rp 1,13 triliun didapatkan dari belanja infrastruktur untuk pembangunan enam stadion utama dan 18 lapangan berlatih.

Baca Juga:

Di samping itu, biaya penyelenggaraan dan persiapan teknis diperkirakan mencapai Rp 500 miliar, biaya yang dikeluarkan tim peserta senilai Rp 27,69 miliar, biaya yang dikeluarkan penonton senilai Rp 212,6 miliar, dan biaya untuk pengeluaran streaming senilai Rp 250 miliar.

“Dari beberapa bagian itu akan menimbulkan perputaran uang yang senilai Rp 1,13 triliun. Dampaknya bisa lebih dari Rp 1,13 triliun karena, misalnya pembangunan infrastruktur, ada kuli yang mendapatkan penghasilan itu bisa membeli makanan dan lain-lain,” katanya. (*)

Baca Juga: