Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan wacana dibentuknya koalisi besar untuk Pemilu 2024 berhubungan dengan dinamika di internal pemerintahan sejak 2014 hingga saat ini. Ia menilai muncul perasaan di kalangan partai-partai pemerintah bahwa peran PDIP dinilai terlampau dominan dan monopolistik dalam pembagian 'kue' kekuasaan.

"Persepsi tentang dominasi dalam pembagian 'kue' kekuasaan itu, secara natural, memunculkan upaya partai-partai pemerintah saat ini untuk mencari titik keseimbangan baru. Itulah mengapa partai-partai pemerintahan Jokowi hingga saat ini tampak enggan dan belum ada satupun yang menunjukkan keseriusannya untuk mendekat ke PDIP,” jelasnya.

Koalisi besar ini tampaknya menjadi langkah terakhir partai pemerintah untuk mencoba sekali lagi potensi kebersamaan dengan PDIP. Namun dengan harapan posisi capres di tangan koalisi besar besutan istana, bukan diserahkan kepada PDIP.

Baca juga: Koalisi Besar Bisa Terwujud, Kalau...

“Dengan kata lain, wacana koalisi besar kemarin merupakan strategi politik untuk mengepung PDIP agar bersedia menyerahkan golden ticket-nya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini,” tukasnya.

Parpol Buka Diri untuk Koalisi Besar

Wacana dibentuknya Koalisi Besar sangat mungkin terjadi. Saat ini Partai Gerindra maraton menggelar pertemuan dengan berbagai partai politik lintas koalisi termasuk partai nonparlemen. Menanggapi kemungkinan koalisi gendut tersebut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan sampai tiba waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden partai politik akan terus dinamis menjalin komunikasi politik.

Baca juga: Syarat PDIP Dinilai Jadi Ganjalan Terwujudnya Koalisi Besar

“Komunikasi kita jalankan terus tidak pernah berhenti, apalagi para ketua umum ini adalah sesama anggota kabinet (Golkar Gerindra). Jadi kesempatan berbicara sangat banyak,” ujarnya.

Dave yang dihubungi, Jumat (7/4) menekankan koalisi besar tersebut dibangun demi sebuah kekuatan politik agar memastikan kelangsungan pembangunan dan kestabilan politik ke depannya. Hal ini sekaligus menjawab penilaian positis Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait koalisi besar yang dimonitor oleh Presiden Joko Widodo.

“Dan tentunya harus berlandasan sebuah kesepahaman yang sama agar kesolidan koalisi ini tetap berjalan terus,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui kemarin di Jakarta Selatan menuturkan partainya menggunakan momen Ramadan untuk melakukan penjajakan dengan berbagai partai politik untuk terbentuknya koalisi besar. Selain itu partai politik harus menjaga ketenangan ada kebersamaan untuk menciptakan kondusifitas menghadapi pemilu 2024.

“Bulan ramadan jadi dimanfaatkan oleh para elit politik untuk saling menjaga silahturahmi dan menjaga pandangan kebangsaan yang sama, menjajaki kemungkinan diharapkan itu memberikan dampak positif bagi stabilitas politik. Syukur-syukur setelah itu ada kesamaan pandangan koalisi, presiden dan wakil presiden sehingga rakyat kita dorong dalam kebersamaan”

Menurutnya koalisi besar bisa terwujud jika ada unsur demokrasi, yakni kepercayaan publik dengan adanya rakyat yang memilih calon pemimpinnya dan partai politik yang mengajukan.

(Z-9)