PIKIRAN RAKYAT - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023 malam. Tak sendiri, dia diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah pejabatnya.

Penampakan Muhammad Adil saat diangkut KPK pun beredar di media sosial. Dalam foto itu, dia terlihat dibawa langsung oleh KPK ke Pekanbaru menggunakan speedboat.

"Benar, tadi malam tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 7 April 2023.

Baca Juga: Djarot Bantah Bupati Kepulauan Meranti Seorang Kader PDIP

Dia juga membenarkan bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Bupati Kepulauan Meranti. Ali Fikri menambahkan, saat ini tim KPK masih bekerja dan mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak.

"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," ucapnya.

KPK pun berjanji akan segera menyampaikan informasi lebih lanjut terkait hasil kegiatan tersebut kepada publik. "Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tutur Ali Fikri.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dibawa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan speedboat menuju Pekanbaru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis, 6 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Suasana kantor Bupati dan rumah dinas Bupati pun tampak ramai dengan anggota kepolisian yang sedang berjaga.

Para penyidik KPK diketahui telah menggeledah dan menyegel sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati Kepulauan Meranti menggunakan garis dan stiker KPK. Ruang tersebut antara lain adalah ruangan Sekda, Kabag Umum dan Kabag Humas atau Protokol Koordinasi Pimpinan (Prokopim).

Saat melakukan penggeledahan, wartawan tidak diperkenankan masuk dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dari ruangan, para penyidik juga terlihat membawa sejumlah barang di sebuah kotak dari dalam kantor yang digeledah.

Baca Juga: Melihat Lagi Pernyataan Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Setan, Kini Diciduk KPK karena Dugaan Korupsi

Para penyidik yang sempat ditanyai wartawan tidak memberikan perihal terkait penggeledahan yang dilakukan. Namun menurut informasi, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil telah diamankan dan dibawa KPK ke Pekanbaru menggunakan speedboat dari Pelabuhan Nur Syahadah, Selatpanjang. Dia diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Informasi lainnya juga menyebut beberapa pejabat juga sempat diamankan untuk dimintai keterangan, diantaranya Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Plt Kepala Bagian Umum.

Pada Desember 2022 silam, Bupati Meranti Muhammad Adil menuai sorotan publik karena pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi setan dan iblis. Ia mengaku kesal lantaran dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima wilayahnya hanya Rp115 miliar. Padahal lifting minyak dari dari 60 dolar AS menjadi 100 dolar AS buntut invasi Rusia ke Ukraina.

Luapan kekesalan itu disampaikan Muhamad Adil kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, pada Kamis, 9 Desember 2023.

M Adil mendesak Kemenkeu agar pada 2023 DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel dan bukan 60 dolar AS per barel seperti tahun 2022.

Baca Juga: Profil Bupati Meranti Muhammad Adil, Kader PDIP yang Pernah Sebut Kemenkeu Iblis dan Kini Ditangkap KPK

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar AS per barel," ujarnya.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil menuturkan.

Perseteruan Bupati Meranti dan Kemenkeu menemui titik terang setelah dilakukan pembahasan sebanyak dua kali pada 20-21 Desember 2022 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri.

"Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut persoalan mengenai DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti telah rampung dibahas," kata Adil, dikutip dari laman resmi Kemendagri.***