Surabaya (beritajatim.com) – Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang membandingkan komunikasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak dengan kepala daerah di Jatim asal PDIP memantik seorang kader senior Demokrat Jatim untuk buka suara.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim yang sudah menjadi anggota DPRD Jatim tiga periode, Agus Dono Wibawanto menilai pernyataan Hasto sangatlah tendensius dan cenderung memecah belah.

“Justru kami sebagai kader Demokrat dan anggota DPRD Jatim mengapresiasi sikap Mas Emil yang tahu tata krama politik dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Tugas wagub adalah membantu gubernur. Sikap politik Mas Emil sudah benar, jangan ada anggapan ada dua matahari di pemprov. Wagub tidak boleh melampaui kewenangan itu,” katanya kepada beritajatim.com, Selasa (18/10/2022).

Menurut Agus, seorang wakil gubernur tidak akan berani melampaui tugasnya, jika memang tidak mendapat perintah tugas dari gubernur. “Kecuali memang diperintah Bu Gubernur untuk melakukan tugas itu, baru boleh. Pernyataan Sekjen PDIP Pak Hasto salah besar. Seharusnya tidak menyerang secara pribadi. Kalau Pak Hasto menilai komunikasi kepala daerah PDIP dengan Gubernur Bu Khofifah nyaman, berarti dengan Wagub Mas Emil juga nyaman. Ini karena gubernur dan wagub satu kesatuan secara hierarki pemerintahan daerah,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi membenarkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hal ini terkait komunikasi kepala daerah (kada) dari PDIP dengan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yang agak terhambat.

“Ini sangat berbeda, jika kepala daerah berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ya, selama ini Pak Emil hanya sekadar say hello saja. Komunikasi dalam rangka mensinergikan tugas masing-masing antara kepala daerah dengan Pemprov Jatim melalui wagub  belum jalan,” kata Kusnadi melalui keterangan tertulisnya kepada media, Minggu (16/10/2022).

Bahkan, menurut Kusnadi, selama ini dirinya selaku Ketua DPRD Jatim dan sebagai mitra pemprov belum pernah diajak Wagub Emil melakukan diskusi terkait permasalahan yang terjadi di Jatim.

“Duduk bareng mendiskusikan masalah daerah di Jatim yang dikunjungi dan mencari solusi permasalahan itu atau intervensi apa yang akan dilakukan pemprov, kami yang di Jatim saja juga belum pernah melakukan,” jelasnya.

“Jadi, wajar bila ada masukan dari kepala daerah asal PDI Perjuangan kepada Sekjen Mas Hasto terkait komunikasi yang kurang baik dengan Pak Wagub selama ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung koordinasi dan komunikasi kepala daerah PDIP di Jatim dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang kurang berjalan baik.

Hal ini disampaikan Hasto setelah melalukan pertemuan dengan Kepala Daerah (Kada) di Jatim asal PDI Perjuangan di Balai Kota Surabaya.

“Ya ini dari para kepala daerah tadi melaporkan ke saya, kalau dengan Bu Khofifah enak, cepat. Kalau dengan wakil (Wagub Jatim), ada berbagai hambatan-hambatan kultural, saya juga nggak tahu. Nanti tanyakan kepala daerah PDIP,” kata Hasto kepada media, Sabtu (15/10/2022).

Wagub Emil sendiri telah merespons hal tersebut. Meski Emil menyatakan dirinya masih meragukan apakah betul Sekjen DPP PDIP menyampaikan hal tersebut, Emil mengaku memiliki hubungan baik dengan bupati, wali kota serta wakilnya di Jawa Timur, tanpa membedakan partai tertentu.

“Saya selalu terbuka kepada saran dan masukan. Tapi terkait komunikasi dengan kepala daerah termasuk yang berasal dari PDIP, kami meyakini hubungan dan sinergi terjalin dengan baik. Sekarang sudah era digital, komunikasi sangat mudah bisa lewat WhatsApp dan telepon. Kami juga tidak jarang berkunjung ke bupati, wali kota atau wakilnya,” kata Emil dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).

Emil menegaskan, dirinya tidak membeda-bedakan antara kepala daerah satu dengan lainnya. Bahkan, saat ia turun ke daerah, ia selalu berkoordinasi dengan bupati/wali kota setempat.

“Bahkan, setiap mendapat masukan, keluhan atau aspirasi dari warga baik langsung atau via medsos, saya sering koordinasi dengan bupati dan walikota atau wakilnya, karena mereka yang ‘mbaurekso’ atau istilahnya memiliki wilayahnya. Jadi, saya menghindari ujug-ujug langsung turun sendiri mem-bypass bupati wali kota, karena ini penting untuk membangun harmoni dan sinergi,” tukasnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini juga memastikan, koordinasi dengan kepala daerah terus dilakukannya, untuk menjalankan program Pemprov Jatim dengan baik.

“Karena slogan saya bersama Ibu Gubernur adalah Optimis Jatim Bangkit. Tentu kita harus gotong royong dengan seluruh pihak termasuk bupati wali kota, istilahnya Bu Gubernur, harus nyekrup,” pungkasnya. (tok/ted)