Ketegasan yang ditunggu publik itu adalah pemecatan kedua petinggi Pertamina tersebut.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan, elite Pertamina harus bertanggungjawab atas sejumlah insiden yang membuat rusak fasilitas dan aset Pertamina.

Menurutnya, Nicke dan Ahok tidak mampu mengendalikan sistem keamanan yang ada di fasilitas Pertamina. Sehingga ia meminta Erick Thohir memecat keduanya.

"Jika belum dicopot, Dirut dan Komut Pertamina harus mundur dari posisinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ketidakmampuannya mengelola sistem keamanan pada fasilitas Pertamina sehingga mengakibatkan kebakaran yang terus berulang," tegas Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (4/4).

"Keduanya dinilai tidak mampu menghadirkan solusi dalam hal keamanan aset," imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, kebakaran yang terus terjadi di sejumlah aset Pertamina menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan fasilitas yang dimiliki BUMN tersebut.

Pertamina lemah dalam menjalankan aspek Health, Safety, Security, dan Environment (HSSE), padahal aset-aset Pertamina merupakan aset yang strategis dan mempunyai risiko tinggi.

"Maka, Fraksi PPP kembali mendesak untuk dilakukannya audit, evaluasi, dan perbaikan yang menyeluruh pada sistem keamanan di semua aset dan fasilitas Pertamina untuk mencegah terulangnya kebakaran di masa mendatang," demikian Achmad Baidowi.

Sejak 2021 sudah 7 kali aset Pertamina mengalami kebakaran. Mulai dari Kilang Balongan yang terbakar pada 29 Maret 2021. Lalu kilang Cilacap pada 11 Juni 2021 yang terbakar lagi pada 13 November 2021.

Kemudian kilang minyak Balikpapan terbakar pada 4 Maret 2022, dan terbakar lagi pada 15 Mei 2022. Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023. Dan terkini, kilang minyak Pertamina di Kota Dumai meledak dan terbakar pada Sabtu (1/4).