POJOKSATU.id, JAKARTA – Keputusuan Bawaslu RI yang menyatakan pembagian amplop berlogo PDIP dan berfoto anggota DPR RI, Said Abdullah bukan termasuk pelanggan pemilu menuai kritik.

Pembagian ampolop tersebut terjadi beberapa hari lalu di sebuah Masjid di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim).

“Ambayar, kata ini layak untuk putusan Bawaslu,” kata pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Alasan Bawaslu tidak memutuskan hal tersebut bukan pelanggaran pemilu lantaran Said belum berstatus kandidat apa pun dalam Pemilu 2024.

Menurut Ray, putusan Bawaslu tersebut secara tidak langsung memperbolehkan penggunaan rumah ibadah oleh peserta pemilu untuk keperluan politik praktis sepeeti sosialisasi, menaikan elektabilitas, dengan catatan tidak untuk adanya himbauan memilih pelaku.

“Padahal, dalam konteks aturan, berlaku ketentuan larangan penggunaan rumah ibadah untuk keperluan politik, baik untuk sosialisasi apalagi kampanye, kepada hal ini tidak dijadikan acuan,” ujarnya.

“Putusan ini menambah deretan putusan penyelenggara pemilu yang menjadikan pemilu kita ambyar tetapi sekaligus mengkhawatirkan,” tandas Ray.

Reporter : Fandi
Editor : Adhey