Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai wacana koalisi besar tampak menjadi 'langkah terakhir' dari partai-partai pemerintah untuk mencoba bersama dengan PDIP. Dengan harapan, posisi capres di tangan koalisi besar besutan istana, bukan diserahkan kepada PDIP.

"Dengan kata lain, wacana koalisi besar kemarin merupakan strategi politik untuk 'mengepung PDIP' agar bersedia menyerahkan tiket emasnya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis (6/4).

Kendati demikian, PDIP tampak tetap meminta jatah posisi capres dalam poin negosiasinya. Sedangkan koalisi besar tampak diarahkan untuk mengusung Prabowo sebagai capres di bawah besutan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu berpotensi menemui jalan buntu.

Baca juga: Prabowo dan Yusril Bahas Koalisi Besar untuk Pemilu 2024

"Namun jika negosiasi penentuan capres dan cawapres terjadi deadlock, maka rencana koalisi besar dipastikan bubar," sambungnya.

Menurutnya, koalisi besar juga tidak mudak terbentuk jika mencermati kompleksitas kepentingan dan pertarungan ego antar partai dalam koalisi pemerintahan saat ini. Peran PDIP diduga terlampau dominan dan memonopoli dalam pembagian kue kekuasaan.

Baca juga: NasDem Siap Bertarung Melawan Koalisi Besar

"Persepsi tentang dominasi dalam pembagian kue kekuasaan itu, secara natural, memunculkan upaya partai-partai pemerintah saat ini untuk mencari titik keseimbangan baru. Itulah mengapa partai-partai pemerintahan Jokowi hingga saat ini tampak enggan dan belum ada satu pun yang menunjukkan keseriusannya untuk mendekat ke PDIP," pungkasnya. (RO/Z-7)