FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengomentari pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi meminta, pencopotan tersebut tidak membuah gaduh di ruang publik.

"Kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan, semua ada aturannya kok. Dilihat saja di mekanisme aturannya seperti apa," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Jokowi meyakini, setiap institusi maupun lembaga mempunyai aturan masing-masing dalam memutasi pegawainya. Karena itu, kepala negara meminta mutasi tersebut harus dilakukan sesuai aturan.

"Di setiap institusi kita harus tahu ya ada mekanismenya, ada aturan-aturan SOP, ada semuanya. Jadi ikuti itu saja," tegas Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK, Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa telah dilaporkan ke Dewas KPK, pada Selasa (4/4) kemarin.

Endar menyebut, pelaporan itu dilayangkan, karena Firli Bahuri tidak menghargai surat penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskan Brigjen Endar Priantoro di luar institusi Polri, untuk bertugas di KPK. Namun, Endar dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan.

"Saya sebagai anggota kepolisian tentunya kami menjunjung tinggi, harkat dan martabat kepolisian. Bagaimana surat perintah Kapolri yang sepertinya tidak dihargai oleh KPK," ucap Endar di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Endar mengakui, mendapat dukungan dari rekan sesama anggota Polri yang bertugas di KPK. Mereka meminta Firli Bahuri untuk membatalkan pencopotan Endar dari jabatan Dirlidik.

"Yang saya tahu bahwa teman-teman, adek-adek seluruh anggota Polri yang dipekerjakan di KPK juga merasa prihatin atas keberadaa SK ini," ungkap Endar.

Oleh karena itu, Endar meminta Dewas KPK dapat memeriksa Pimpinan KPK terkait pencopotan dirinya dari jabatan Dirlidik KPK. Hal ini penting, agar tidak ada lagi anggota lain yang bukan tidak mungkin mendapatkan perlakuan yang sama.

"Sepemahaman saya tentunya mereka (Dewas KPK) menerima, menganalisis materi pengaduan. Kalau enggak salah juga nanti dibahas di tingkat pimpinan Dewas dan lain-lain, baru mereka akan melanjutkan dengan membuat surat tugas ya kalau enggak salah. Nanti baru ada proses klarifikasi, pembuktian dan lain-lain, kemudian diputuskan Dewas," pungkas Endar.(jpc/fajar)