PRFMNEWS - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan atau pemerasan melalui media elektronik.

Tindak pidana tersebut menggunakan media komunikasi telecom fraud yang melibatkan 55 warga negara asing (WNA). Mereka terlibat dalam sindikat penipuan internasional yang beroperasi di Indonesia.

"Adanya tindak pidana telecom fraud jaringan internasional yang diduga dilakukan oleh warga negara asing," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Djuhandani Rahardjo, mengutip dari PMJ NEWS, Kamis 6 April 2023.

Baca Juga: Profil Kapolda Jabar Baru Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Pernah di KPK hingga Menjabat Kapolsek Margacinta

Pengungkapan itu bermula dari adanya informasi aktivitas mencurigakan di tiga lokasi. Sehingga, ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan.

Ketiga lokasi itu antara lain, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Pasar Minggu dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Kami melaksanakan penyelidikan dan benar di waktu kemarin, Selasa, 4 April 2023 sekitar jam 10 kita melaksanakan pengecekan dan penindakan terhadap tiga lokasi penindakan,” ungkapnya.

Dari tiga lokasi itu, didapati puluhan WNA dengan rincian 50 laki-laki dan 5 perempuan. Namun, belum bisa dipastikan negara asal mereka. Sebab, tak ditemukan paspor dari puluhan orang tersebut.

Baca Juga: Kota Bandung Masih Nol Kasus Polio, Dipastikan Dinas Kesehatan

Selain itu, ada juga 6 warga negara Indonesia (WNI). Mereka hanya berperan menyiapkan makan bagi 55 WNA tersebut.

Dari hasil pendalaman, 55 WNA itu diduga melakukan aksi penipuan terhadap warga Cina Daratan, Thailand, dan Singapura. Namun, dilakukan di Indonesia.

Bersama dengan penangkapan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti di antaranya 51 unit iPad, 68 handphone, 7 unit laptop, 1 box headset, 1 printer, 3 keyboard, 4 modem, 2 token, 3 charger laptop, 1 ikat charger hp, 1 DVR, 2 box kotak kerja, 1 koper kertas catatan, 2 paspor, 1 ikatan kartu SIM, 12 dompet, 1 bundel kartu identitas, 1 flashdisk dan 1 bundel uang tunai.

Modus yang digunakan berpura-pura sebagai aparat penegak hukum. Kemudian, menelpon atau menghubungi korban melalui WhatsApp.

Baca Juga: Tak Jadi 10 April, Tanggal Pembebasan Anas Urbaningrum Diundur

Mereka memeras para korbannya. Lalu, hasil kejahatan itu ditampung di rekening di luar Indonesia.

Selain itu, para pelaku juga menawarkan barang-barang elektronik seperti laptop atau tablet. Namun setelah terjadi transaksi pelaku tidak mengirim barang tersebut.

“Ini adalah sebagian modus yang dilakukan. Jadi perbuatan yang mereka lakukan dalam waktu satu bulan meraup untung miliaran,“ ungkap Djuhandani.

Atas perbuatannya, polisi mengenakan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45a dan atau Pasal 32 juncto Pasal 48 dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serta Pasal 119 ayat 1 dan atau Pasal 121 huruf b dan atau pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemanusiaan.***