PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) telah menyerahkan empat dokumen persyaratan administrasi pengusulan Calon Pahlawan Nasional tahun 2023 dari Jawa Barat ke Kementerian Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua Pengarah Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Barat, bersama Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa | Barat telah menyerahkan dokumen persyaratan pekan lalu di Jakarta.

Untuk diketahui, tahun ini Pemprov Jabar mengajukan empat nama calon pahlawan nasional yaitu Inggit Garnasih, K.H. Ma'mun Nawawi, K.H. Sholeh Iskandar dan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. 

Dodo mengatakan, usai penyerahan pada akhir Maret lalu, selama April ini dokumentasi tersebut diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Kemensos. 

Baca Juga: Viral Pakaian Bekas Impor Sitaan Diduga Bakal Dijadikan Hadiah Lebaran, Polisi Cari Penyebar Foto

"Kalau sudah lengkap diserahkan ke tp2gp. Saat ini menunggu apa ada kekurangan apa enggak. Kami komunikasi terus, meski secara prinsip kami sudah penuhi semua persyaratan pengajuan empat calon pahlawan nasional dari Jabar," ujar Dodo, Senin, 3 April 2023. 

Menurut Dodo, bulan Mei berkas-berkas masuk ke TP2GP jika sudah lengkap. Kemudian pada Juni dan Juli pengecekan lapangan, setelah itu Agustus diserahkan ke Kemensos kembali. 

"Setelah itu oleh Kemensos diserahkan ke dewan gelar dan memilih mana yang akan dipilih presiden. Hasilnya akan diumumkan sebelum 10 November," ucapnya. 

Baca Juga: THR Cair Hari Ini, tapi Beberapa Kriteria PNS Berikut Tidak Dapat Tunjangan Hari Raya

Dodo pun berharap Gelar Pahlawan Nasional untuk tahun 2023 ini berhasil dianugerahkan kembali kepada para pejuang dari Provinsi Jawa Barat.

"Hal itu tentunya sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai kepahlawanan dan pengakuan terhadap perjuangan para pahlawan tersebut untuk Indonesia," ucapnya. 

Sebelumnya, nama Inggit Garnasih pernah diusulkan pada Kemensos untuk dijadikan pahlawan nasional pada tahun 2008 dan tahun 2012 silam.

Kemudian Mochtar Kusumaatadja pun diusulkan Pemprov pada tahun 2022. Keduanya dinilai belum layak menyandang Pahlawan Nasional oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Baca Juga: Dito Ariotedjo Temui Jajaran Kemenpora: Mohon Kepercayaannya dan Kita Harus Tancap Gas

Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Jawa Barat sekaligus Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum menuturkan, kronologi pengusulan empat nama tersebut. Mereka sudah memproses tiga calon pahlawan nasional yaitu dari Garut (Lasminingrat), Kota Bogor (Sholeh Iskandar), dan Kota Bekasi (Ma'mun Nawawi). Sejumah riset dilakukan dengan TP2GD kota kabupaten. Kemudian diputuskan Lasminingkrat diusulkan untuk 2024.

"Kemudian kami ada surat kemensos dan Mochtar Kusumaatrmadja diminta untuk diusulkan kembali cuma ada dua berkas yang harus dipenuhi yaitu riwayat hidup dan rekomendasi gubernur serta foto calon, jadi ada tiga yang diusulkan,"katanya dalam Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema Pengusulan Ibu Inggit Garnasih sebagai Pahlawan Nasional dari Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 16 Februari 2023.

Selang beberapa waktu kemudian, muncul instruksi dari Megawati kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar mengusulkan Inggit Garnasih. Pihaknya pun melakukan kajian ulang meski Inggit sudah pernah diusulkan dua kali yaitu pada tahun 2008 dan 2012.

Baca Juga: Tok! DPR Sahkan Perppu Pemilu Menjadi UU

Reiza menyadari setiap tahunnya Presiden Joko Widodo menetapkan 4-5 tokoh sebagai pahlawan nasional meski dalam sejarah pemerintah pernah menetapkan belasan nama menjadi pahlawan nasional. 

Meski demikian pihaknya tetap optimistis usulan tersebut dapat dikabulkan salah satu bahkan dua nama sekaligus. Saat ini Jabar baru memiliki 14 pahlawan nasional sejak tahun 1963, terakhir gelar pahlawan nasional untuk Jabar disematkan kepada KH Ahmad Sanusi pada tahun 2022.

"Jadi ada empat yang diusulkan, memang belum pernah terjadi penetapan lebih dari satu tapi bukan tidak mungkin lebih dari satu," tuturnya.***