Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, kejadian tersebut terjadi lantaran sistem keamanan atau health, safety, security and environment (HSSE) di Pertamina Group sangat buruk. Dia menduga Pertamina tidak memiliki sistem sesuai dengan standar internasional.

"Dengan rentetan peristiwa kebakaran sudah saatnya bagi Pertamina melakukan sistem keamanan dengan standar internasional. Sudah banyak di Arab dan Eropa. Dan kita liat hampir tidak pernah melihat kejadian kebakaran kilang di luar negeri," kata Fahmi kepada Tirto, Senin (3/4/2023).

Dia menuturkan seharusnya Pertamina melakukan audit forensik untuk mengetahui penyebab terjadinya kejadian tersebut. Kemudian dia berharap pihak Pertamina tidak melimpahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi.

"Kita berkaca pada kejadian waktu lalu dilakukan investigasi kepolisian ditemukan karena petir. Petir jadi kambing hitam. Harus ada forensik audit tadi penyebabnya apa? setelah tahu ke depan untuk mencegah jangan sampai terulang kembali," katanya.

Lebih lanjut, dia berharap top manajemen harus bertanggung jawab penuh baik Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahja Purnama. Bahkan jika perlu dia meminta kepada Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menggantinya.

"Erick Thohir harus mengganti dia. Penggantinya harus menjamin kebakaran di kilang tidak terjadi lagi," pungkas dia.

Diketahui selama lima tahun ke belakang, di bawah kepemimpinan Ahok dan Nicke, unit bisnis Pertamina di dalam negeri mengalami rentetan kecelakaan kerja. Mulai dari kebakaran kapal di Teluk Balikpapan terjadi pada Maret 2018, kebakaran Kilang Pertamina Balongan, Maret 2021.

Lalu Kilang Cilacap terjadi November 2021, Kilang Pertamina Balikpapan pada Maret 2022, kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Februari 2023 hingga yang terakhir ledakan di Kilang Dumai Riau pada Maret 2023.