Jember (beritajatim.com) – Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2023 berkurang. Ada dua fokus yang dalam kebijakan belanja daerah tahun depan.

“Belanja daerah tahun 2023 lebih difokuskan untuk pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Jember 2023, di aula kantor Pemkab Jember, Rabu (19/10/2022) malam.

Langkah yang diambil dalam pelaksanaan fokus tersebut adalah pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021-2026 periode ketiga.

“Kedua, percepatan implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jember. Termasuk belanja yang bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpastian ekonomi global, nasional, maupun regional,” kata Hendy.

Belanja daerah pada APBD 2023 jika dibandingkan tahun anggaran 2022 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp 190,35 miliar atau 4,33 persen, dari Rp 4,39 triliun menjadi Rp 4,20 triliun. Dari empat elemen belanja, penurunan terjadi pada belanja modal, yakni pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp 403,47 miliar atau 44,61 persen, dari Rp 904,54 miliar menjadi Rp 501,06 miliar. Belanja modal itu terdiri atas belanja modal tanah sebesar Rp 3,42 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 131,37 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 104,04 miliar.

Selain itu, ada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 176,96 miliar, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 84,94 miliar, dan belanja modal aset lainnya sebesar Rp 54,39 miliar.

Persentase peningkatan terbesar ada pada elemen belanja tidak terduga, yakni Rp 10 miliar atau 22,53 persen, dari Rp 44,39 miliar menjadi Rp 54,39 miliar. Belanja operasi mengalami kenaikan Rp 170,54 miliar atau 5,74 persen dari Rp 2,96 triliun menjadi Rp 3,14 triliun.

Belanja operasi terbesar tetap belanja barang dan jasa, yakni Rp 1,53 triliun, disusul belanja pegawai sebesar Rp 1,46 triliun, belanja hibah sebesar Rp 109,18 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 32,09 miliar.

Sementara itu belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 32,57 miliar atau 6,8 persen, dari Rp 479,44 miliar menjadi Rp 512,02 miliar. Belanja ini terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp 22,5 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 489,52 miliar.

“Di sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada APBD 2023 dibandingkan tahun anggaran 2022 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp 287,01 miliar atau 0,49 persen, dari Rp 586,48 miliar menjadi Rp 299,46 miliar. “Sedangkan, pengeluaraan pembiayaan daerah yang sebelumnya tidak dialokasikan pada APBD 2022, pada APBD 2023 dialokasikan sebesar Rp 15 miliar,” kata Hendy.

Kendati belanja daerah mengalami pengurangan, dari aspek pendapatan ada kenaikan angka. Menurut Hendy, pendapatan daerah pada APBD 2023 dibandingkan tahun anggaran 2022 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp 111,65 miliar atau 2,93 persen, dari Rp 3,81 triliun rupiah menjadi Rp 3,92 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami Kenaikan sebesar Rp 203,26 miliar atau 31,34 persen, dari Rp 648,58 miliar menjadi Rp 851,85 miliar, Ada empat elemen PAD. yakni pajak daerah sebesar Rp 346,31 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 50,09 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6,1 miliar, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 449,33 miliar.

Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan, sebesar Rp 15,94 miliar atau 0,52 persen, dari Rp 3,05 triliun menjadi Rp 3,07 triliun. Pendapatan ini berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 2,78 triliun dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 284,29 miliar.

Dalam pidatonya, Bupati Hendy meminta semua pihak selalu waspada, hati-hati, dan siaga. “Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Kita harus selalu eling lan waspodo, harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah,” katanya.

“Saya tegaskan kembali, agenda besar dalam mewujudkan masyarakat Jember yang maju dan sejahtera ini tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Jember untuk bersatu padu dengan berkomitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas,” katanya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026, tema pembangunan tahun depan adalah Pembangunan Ketahanan Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat. “Tema yang telah dirumuskan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini untuk mendukung percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, serta prediksi terjadinya ketidakpastian ekonomi global,” kata Hendy.

Hendy mengatakan, ketidakpastian ekonomi global bisa mempengaruhi kondisi ekonomi makro nasional dan regional pada 2023. “Juga tidak mengesampingkan isu strategis penanganan wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak, serta penurunan sektor-sektor yang bisa berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat,” katanya.

Hendy berharap kebijakan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Jember dapat memacu langkah-langkah prioritas dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penciptaan stabilitas ekonomi dan sosial.

“Serta terciptanya kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif, sehingga dapat menciptakan laju pembangunan yang positif melalui sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Hendy. [wir/but]