PRFMNEWS – Ramai sejumlah netizen ingin lembaga perwakilan DPR dan partai politik (parpol) di Indonesia dibubarkan karena kinerjanya dianggap buruk.

Menkopolhukam Mahfud MD pun angkat bicara terkait kegaduhan netizen yang meminta DPR dan partai politik dibubarkan saja.

Menurut Mahfud MD, usulan membubarkan DPR dan parpol dalam situasi apapun sangat tidak baik dipilih oleh bangsa Indonesia yang merupakan negara demokrasi.

Baca Juga: Angkat Bicara Tentang Isu Pencucian Uang Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Bukan Korupsi

"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek,” kata Mahfud, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.

Mahfud bahkan menegaskan bahwa Indonesia masih sangat butuh hadirnya peran DPR dan parpol meskipun kerjanya jelek.

“Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," ucapnya.

Baca Juga: Soal Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu, Sri Mulyani Akui Terima Data PPATK Berbeda dengan Mahfud MD

Mahfud menjelaskan bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol.

Ia mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi.

Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

Baca Juga: Ngaku Pecinta Baju Thrifting Sampai Beli Jas di Gedebage, Anggota DPR: Salahnya Bisnis Ini Dimana?

"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," ungkapnya.

Ditambahkan oleh Mahfud, di negara demokrasi sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara, dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.

Menkopolhukam menyampaikan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.

"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," tuturnya.***