AKURAT.CO, Masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar akan berakhir per 12 Mei 2023. Hal itu terungkap dalam terbitnya surat Menteri Dalam Negeri nomor: 100.2.1.3/1774/SJ.

Dalam hal ini, Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Banten, menilai figur yang sangat layak dari beberapa nama yang berkembang selama ini di publik yang diusulkan menjadi Pj Gubernur Banten adalah Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik pada Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro.

Sekretaris PW GP Ansor Banten, Khoirun Huda mengatakan, Ansor Banten melihat bahwa Juri Ardiantoro memiliki kelayakan untuk memimpin di Provinsi Banten didasarkan atas pertimbangan bahwa ia adalah seorang akademisi dan sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta yang secara objektif memiliki kerangka berpikir terstruktur dan memiliki orientasi yang panjang dan ke depan.

"Beliau juga salah satu staf di KSP (Kantor Staf Presiden) yang memiliki modal pembangunan yang bisa digerakkan di Provinsi Banten dengan mengkombinasikan kemampuan akademisi intelektual organik juga memiliki kemampuan pengelolaan yang selama ini aktif di KSP dan membantu presiden Jokowi dalam konteks pembangunan di nasional," katanya, Senin (3/4/2023).

Ia menjelaskan, Juri Ardiantoro juga adalah salah satu mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sehingga di tahun politik ini dirinya dianggap sangat paham betul tentang proses demokrasi yang sangat produktif bagaimana memberikan penyadaran terhadap Provinsi Banten dalam menekankan partisipasi dan mensukseskan demokrasi yang dijauhkan dari proses analisis antara kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri.

"Bang Juri ini sangat layak untuk mengembangkan proses demokrasi di Banten dengan menggerakkan seluruh entitas yang ada di Banten, dengan pengalaman yang panjang di komisioner ini bang Juri akan mampu menjadikan Provinsi Banten sebagai sebuah pusat konsolidasi demokrasi yang fair, yang berkeadilan serta melibatkan masyarakat dengan partisipasi yang tinggi," ujarnya.

Huda mengungkapkan, Juri Ardiantoro juga memiliki basis tradisi yang kuat di akar rumput karena ia adalah satu pengurus di Nahdlatul Ulama. Di samping itu, ia juga memiliki kaitan nasab karena sang istri adalah orang Kabupaten Pandeglang dan setiap Minggu dirinya langsung turun ke Banten meskipun tidak punya kepentingan apa-apa.

"Nah ini saya kira menjadi model utama bang Juri untuk melakukan proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar harapan masyarakat Banten dengan PJ ini bisa terwujud, kira-kira gitu," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, tokoh-tokoh ulama Banten juga mendukung Juri Ardiantoro untuk mengemban amanah sebagai Pj Gubernur Banten yang kelak akan menggerakkan bagaimana kebijakan itu diorientasikan untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan golongan, apalagi kepentingan dirinya sendiri.

"Jadi untuk kepentingan orang banyak di Provinsi Banten yang berkeadilan, antara selatan dan timur, utara selatan, utara timur dan barat akan dibangun dengan proses yang berkeadilan dan saya kira yang paling penting bang Juri ini, saya lihat akan memproporsikan dan sangat konsen pada pembangunan di Banten," tandasnya.

Senada dengan yang diucapkan Ulama Sepuh Banten KH. Juned Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Binuang, Serang, Banten, yang menjabat Wakil Rois Suriah PWNU Banten secara khusus meminta kepada Presiden RI Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengganti Al Muktabar karena dianggap tidak bisa memimpin Banten.

"Saya sangat merasakan harusnya seorang pemimpin daerah turun ke masyarakat dan para ulama, ulama sebagai penyeimbang pemerintah. Al Muktabar tidak paham kultur dan budaya Banten. 

"Saya juga meminta kepada Presiden untuk memilih sosok Juri Ardiantoro yang saat ini sebagai KSP 4 Kantor Kepresidenan dan Rektor Unusia yang teruji mempin Unusia berlatar belakang aktivis NU dan mantan ketua KPU RI saya percaya pada Juri, karena Juri mampu memimpin Banten dengan segudang pengalaman yang pernah dilaluinya dengan baik," ungkapnya.

"Juri memahami kultur dan budaya Banten, sosok yang pernah menjabat sebagai salah satu ketua PBNU ini khatam dengan ilmu tata negara, tata kelola birokrasi dan politik Banten," pungkas KH.Juned.