MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan akan segera mendatangi sejumlah lokasi di Indonesia yang diduga banyak terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Hari Rabu depan saya akan ke tempat-tempat tertentu yang diduga banyak melakukan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang, TPPO ada sendiri," kata Mahfud seusai menjadi pembicara dalam "Kajian Lesehan Ramadhan Bil Jami'ah" di Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Komisi III DPR Bakal Panggil Sri Mulyani Cocokkan Data TPPU Versi Mahfud

Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi hasil investigasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menduga sindikat perdagangan orang sengaja menenggelamkan perahu yang mengangkut pekerja migran Indonesia untuk mengelabui aparat.

"Ya bisa jadi banyak terjadi seperti itu," ujar dia.

Mahfud menjelaskan praktik perdagangan orang banyak terjadi di berbagai belahan dunia.

Menurut dia, tindak pidana itu dilakukan dengan cara yang jahat dengan mengirim orang ke luar negeri, kemudian dijadikan budak, bahkan jika di tengah perjalanan sakit ditenggelamkan atau dilempar ke laut.

"Kalau sakit dilempar ke laut. Itu kasus seperti itu banyak di dunia ini," kata dia.

Baca Juga:

Benny K Harman: Apakah Pak Mahfud Sudah Jadi Bagian Oposisi Pemerintahan?

Mahfud menuturkan kasus dengan modus semacam itu mulai muncul di Indonesia.

"Indonesia mulai terjerat atau terjebak ke hal-hal seperti itu, di mana kejahatan perdagangan orang itu sudah mulai, oleh sebab itu ya kita tindak. Ada undang-undangnya," kata dia.

Oleh karena itu dia berjanji akan menindak tegas serta memperkuat pengawasan agar kasus kejahatan itu tidak berulang.

"Kita tegakkan hukum, kita kuatkan pengawasan," kata dia.

Seperti diwartakan, Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Batam pada Kamis (30/3) menyebut sindikat perdagangan orang sengaja menenggelamkan perahu yang mengangkut pekerja migran untuk mengelabui aparat.

Dugaan itu berdasarkan hasil investigasi BP2MI terkait kasus tewasnya sejumlah pekerja migran Indonesia akibat kapal pengangkut mereka karam di Perairan Johor Baru pada 15 Desember 2021. (*)

Baca Juga:

Mahfud MD Minta Sekretaris MA Diperiksa atas Dugaan Pencucian Uang