Sri Mulyani, seperti dilansir dari Antara menyebut, bahwa membengkaknya subsidi dan kompensasi energi, disebabkan karena semakin melebarnya selisih Harga Jual Eceran (HJE) dengan harga keekonomian untuk bahan bakar jenis solar, pertalite, pertamax dan Gas LPG 3 kilogram (kg).

Ia menambahkan, melebarnya selisih harga ini disebabkan oleh naiknya asumsi Indonesian Crude Price (ICP) menjadi 105 dolar AS per barel yang mengikuti harga minyak di tingkat global, dan naiknya asumsi nilai tukar rupiah menjadi Rp14.700 per dolar Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, HJE solar sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga ekonominya mencapai Rp13.950 per liter dan HJE pertalite sebesar Rp7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp14.450 per liter.

Lalu, HJE pertamax sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp17.300 per liter dan HJE LPG 3 kg sebesar Rp4.250 per kg, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp18.500.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, membengkaknya subsidi dan kompensasi energi ini juga disebabkan oleh kuota volume penyaluran BBM subsidi jenis solar dan pertalite yang diperkirakan melampaui target yang tercantum dalam APBN pada akhir tahun ini.

Realisasi konsumsi solar bulan Januari-Juli tahun ini telah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota, dan realisasi konsumsi pertalite bulan Januari-Juli telah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota.

Dengan itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memperkirakan konsumsi solar hingga akhir tahun akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota yang tercantum dalam APBN 2022 sebesar 15,10 juta kiloliter.

Sementara konsumsi pertalite, akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota yang tercantum dalam APBN sebesar 23,05 juta kiloliter.

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp502,4 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi subsidi energi sebesar Rp208, 9 triliun, kompensasi energi sebesar Rp234, 6 triliun dan kurang bayar kompensasi energi tahun lalu sebesar Rp108, 4 triliun. (ant/des/ipg)