Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak penertiban dan pengamanan aset di Gunung Sadeng dan sepanjang sempadan pantai selatan. Oknum yang merugikan daerah harus dihentikan.

Juru bicara Fraksi PDIP Indrijati mengatakan, ada indikasi sepanjang sepadan pantai selatan saat ini diperjualbelikan. “Bupati harus memberikan perhatian ekstra dan serius agar rakyatlah yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha nakal,” katanya.

Aset Pemerintah Kabupaten Jember berupa lahan kapur Gunung Sadeng juga harus ditertibkan. “Karena terindikasi adanya manipulasi dan perencanaan yang bisa dibilang gagal. Beberapa oknum yang diduga bermain-main atas aset rakyat Jember tersebut harus segera dihentikan, dan bila perlu dilaporkan kepada aparat yang berwenang,” kata Indrijati.

Setali tiga uang, Fraksi Partai Nasional Demokrat melihat perlunya penetapan regulasi daerah untuk pertambangan gunung sadeng, pertambakan pesisir pantai selatan, lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian berkelanjuran, serta penertiban pedagang kali lima.

“Kami ingatkan, selama Pemerintah Kabupaten Jember masih belum mampu menciptakan regulasi baku terhadap beberapa hal tersebut, maka kami meminta Pemkab Jember untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang mengacu win-win solution,” kata Dannis Barlie Halim, juru bicara Nasdem.

Pemkab Jember disarankan segera mengajak pihak-pihak, pemangku kepentingan, dan instansi yang membidangi persoalan itu untuk duduk bersama. “Tujuannya gar tidak semakin banyak kerugian dan kerusakan yang dialami oleh Pemkab Jember,” kata Dannis.

Bupati Hendy Siswanto menegaskan, semua persoalan tersebut menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan dan dituntaskan sesuai mekanisme dan tatakelola yang benar. Muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan masalah Gunung Sadeng harus dilakukan dengan mekanisme dan kajian yang tepat sesuai dengan regulasi yang benar mulai dari pemetaan area gunung, sosialisasi menyeluruh kepada semua pihak,” kata Hendy, dalam sidang paripurna pembacaan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (21/10/2022) sore.

Sementara untuk penertiban dan pengamanan aset di sepanjang sempadan pantai selatan, Pemkab Jember sudah melakukannya sejak 2021. “Namun di beberapa tempat terkendala sudah keluarnya sertifikat hak milik atau SHM, sehingga BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak bisa mengeluarkan serifikat tumpang tindih,” kata Hendy.

Sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Jember tidak bisa diterbitkan sebelum dilakukannya pembatalan terlebih dahulu atas SHM yang sudah ada. “SHM tersebut sebenarnya keluar di atas tanah negara,” kata Hendy. [wir/ted]