MENTERI Keuangan sekaligus anggota Tim Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sri Mulyani dinilai perlu hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR. Rapat itu terkait transaksi mencurigakan berupa TPPU senilai lebih dari Rp349 triliun.

Sri Mulyani dipandang penting duduk bersama Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Kehadiran ketiganya untuk upaya konfrontasi terkait data transaksi janggal tersebut.

"Ketiganya harus hadir bersamaan untuk konfrontasi, biar tidak saling lempar tangan. Baik Mahfud, Sri Mulyani, maupun PPTAK," kata peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/3). 

Baca juga : Komisi III DPR Jadwalkan Panggil Sri Mulyani Pekan Kedua April Bahas Transaksi Mencurigakan Rp349 Triilun

Herdiansyah mengatakan Sri Mulyani perlu hadir untuk mengklarifikasi dan validasi data. Karena sejauh ini data terkait transaksi janggal itu kerap berbeda dan cenderung berubah-ubah.

Ia juga mendorong sikap tegas Komisi III DPR saat semua data yang disampaikan Sri Mulyani hingga Mahfud sudah tuntas. Data itu mestinya dibawa ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut.

Baca juga : Data Transaksi Dana Rp349 Triliun Dipastikan Sama

"Data itu akan diapakan? Kan mestinya dibawa ke APH untuk ditangani lebih lanjut. Sebab ketiganya tidak layak menyimpulkan, yang berwenang menyimpulkan itu APH. Tapi idealnya, ketiganya harus hadir bersamaan biar lebih efektif verifikasinya," ucap Herdiansyah.

Mahfud dan Ivan telah memenuhi panggilan Komisi III DPR untuk menjelaskan polemik transaksi mencurigakan. Mahfud dicecar habis-habisan oleh Komisi III DPR. Sementara, Sri Mulyani dijadwalkan dipanggil Komisi III DPR pada pekan kedua April 2023. Namun, jadwal persisnya belum ditentukan.

"Minggu kedua (April), hari, dan tanggal masih dikordinasikan," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani. (Z-8)