Pahala memastikan perkembangan dari klarifikasi LHKPN Endar bakal disampaikan ke publik. Selain itu, ia mengklaim proses klarifikasi LHKPN dilakukan dengan kontrol dan pengawasan yang sesuai ketentuan.

"Ada QC (quality control), setelah itu direview. Kalau (perlu diklarifikasi terkait) substansi banget, kita undang lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Endar telah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) pada 21 Maret 2023. Pemeriksaan ini terkait tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik dalam unggahan istrinya yang diduga kerap pamer kemewahan (flexing) di media sosial.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas koordinasi antara Inspektorat KPK, Direktorat LHKPN, dan Dewas. KPK menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Endar kepada Dewas. Kerja-kerja yang dilakukan Dewas dalam proses ini diyakini sesuai wewenang dan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) KPK.

Sebelumnya, perhatian masyarakat tertuju pada foto-foto istri Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro, sedang flexing di media sosial. Video yang diunggah di TikTok tersebut memperlihatkan istri Endar mengenakan pakaian bermerek, liburan ke luar negeri, hingga berfoto di depan helikopter.

Di sisi lain, KPK dalam beberapa waktu terakhir memanggil beberapa pejabat untuk mengklarifikasi LHKPN-nya lantaran berharta jumbo. Dua di antaranya merupakan mantan pejabat Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.

KPK juga telah meminta klarifikasi harta kekayaan Kepala Kantor Pajak Madya Jaktim, Wahono Saputro; Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono; serta Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri jika ditemukan harta kekayaan para wajib lapor tidak wajar, yang terindikasi dari besaran nilai harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN.

KPK memastikan proses pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN pejabat publik tidak menunggu viral. Kilahnya, memiliki mekanisme pemeriksaan LHKPN secara berkala.