Jember (beritajatim.com) – Program J-Berteman (Jember Bersih Tertib Nyaman) menjadi andalan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam ancaman krisis ekonomi dan resesi dunia.

“J-Berteman adalah program Pemerintah Kabupaten Jember yang akan dilakukan tahun depan. Kegiatannya adalah rekrutmen tenaga alih daya atau outsourcing,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna pembacaan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (21/10/2022) sore.

Menurut Hendy, program J-Berteman akan merekrut lebih dari seribu tenaga kerja dari pencari kerja berijazah pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolag menengah atas. Perekrutan ini disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Penberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tetanggal 31 Mei 2022.

“Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga. Status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan,” kata Hendy.

Program ini, menurut Hendy, sesuai dengan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). “Tujuannya meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan outcomenya adalah meningkatnya (jumlah( angkatan kerja yang berhasil ditempatkan,” katanya. Para calon tenaga alih daya yang direkrut itu nantinya akan mendapat pelatihan sebagaimana hasil konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sunarsi Khoris berharap dasar hukum program ini diperjelas. “Jangan sampai dikemudian hari timbul masalah terkait dasar hukumnya dan out come yang hendak diraih,” katanya.

Menanggapi itu, Hendy berjanji menyiapkan program ini dengan cermat, baik menyangkut administrasi, teknis, maupun regulasinya. “Penyusunan regulasi yang akan kami lakukan melibatkan OPD terkait dan akan berkonsultasi dengan Biro Hukum,” katanya.

“Studi tiru juga akan kami lakukan dengan pemerintah daerah yang telah memiliki tenaga alih daya baik secara proses dan regulasi yang dipakai, serta bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni badan usaha outsourcing yang berkualitas dan kredibel. Sedangkan untuk aplikasinya, Disnaker akan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika,” tambah Hendy.

Nyoman Aribowo, juru bicara Fraksi Pandekar, berharap program ini tidak temporal dilaksanakan pada tahun politik. “Program ini dapat dilakukan berkesinambungan dalam rangka membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jember,” katanya.

Ini senada dengan rencana Hendy. “Pelaksanaannya nanti akan kami evaluasi. Apabila berdasarkan data serta analisis berdampak positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat, maka untuk keberlanjutannya akan diprioritaskan tahun berikutnya,” katanya. [wir/kun]