PENGAMAT politik Adi Prayitno menyatakan, perang argumen antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan Rp349 Triliun, harus segera diselesaikan.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini perang argumen antara kedua menteri itu terus terjadi. Sri Mulyani pernah menjelaskan transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3,3 triliun, sementara Mahfud menyebut angkanya mencapai Rp35 triliun. Keterangan itu disampaikan masing-masing menteri saat menghadiri rapat kerja bersama DPR beberapa waktu lalu.

"Ini kan seperti mempertontonkan aurat dan kelemahan diinternal antar menterinya Presiden Joko Widodo (Jokowi), seakan-akan kedua menteri ini tidak bisa saling ketemu, tidak bisa salinng klop," ucap Adi dalam saat dihubungi, Jumat (31/3).

Baca juga : Data Transaksi Dana Rp349 Triliun Dipastikan Sama

Untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, Adi menyebut, penting bagi kedua menteri untuk dapat duduk bersama dan menjelaskan semuanya secara clear. Adi pun mendorong DPR unntuk dapat mempertemukan kedua menteri tersebut dalam rapat kerja.

"Mestinya ini bisa diselesaikan di meja dialog, bahkan DPR perlu mengadakan pertemuan dengan kedua menetri secara bersamaan biar clear, keduanya bisa beradu data dan saling berkonfrontasi," tegasnya.

Baca juga : Sri Mulyani Dikepung Jaringan Mafia Kemenkeu

Selain mendorong DPR untuk mempertemukan kedua menteri, Adi menyebut cara lain yang dapat dilakukan yakni melalui rapat kabinet bersama Presiden Jokowi.

"Atau bisa juga di meja diskusi antar menteri dengan presiden, atau dijelaskan dalam sidang-sidang kabinet. Sehingga tauran opini antar kedua menteri berbeda ini bisa selesai," ujarnya.

"Malu kalau (tauran opini) ditonton publik, sakan-akan mentrinya tidak saling akur dan tidak saling bicara dan tidak ada titik temu," imbuhnya

Selain itu, Adi juga mendorong DPR untuk dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk untuk mendalami transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adi menilai Pansus penting untuk dibentuk guna memberikan kepastia kepada publik

"DPR harus bikin Pansus untuk melakukan penyelidikan apakah informasi yang terkait dengan transaksi mencurigakan Rp349 Triliun itu betul adanya. Kalau pun betul adanya, seperti apa? Apakah itu terindikasi korupsi atau bukan, itu penting untuk memberikan kepastian kepada publik yang saat ini terus bertanya-tanya," tukasnya. (Z-4)