Wali Kota Depok Mohammad Idris telah menjalin pertemuan penting dengan Kemenko PMK, Kemendikbud-Ristek, hingga KPAI untuk membahas polemik SDN Pondok Cina 1 Depok. 

Pertemuan itu dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud-Ristek Muhammad Hasbi Menjabat, Kementerian PPPA, KPAI, Komisi ASN dan Ombudsman RI. Sementara dari pihak Pemkot Depok, Idris didampingi Sekda Depok, Kadisdik Depok hingga Kasatpol PP Depok.

Idris menyebut KPAI mengusulkan agar pembangunan masjid terintegrasi dengan SD.

-

-

"Akhirnya mereka menyampaikanlah satu per satu, terutama dari KPAI yang relatif lebih panjang bicaranya karena memang diawali dengan pembicaraan yang normatif, teori tentang perlindungan anak dan kami sudah sepakati dan beberapa hal juga sudah kita laksanakan," kata Idris dikutip detikcom di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12).

Idris menyebut KPAI meminta agar penyelesaian SDN Pocin 1 ini fokus kepada kepentingan anak. KPAI, kata dia, juga meminta agar SDN Pocin 1 dibangun bersamaan dengan masjid.

"Salah satu solusi beliau juga menawarkan pembangunan masjid ini terintegrasi dengan lingkungan sekolah, ini sebenarnya tentang masalah desain sehingga semua kepentingan terakomodir, itu pandangan beliau (KPAI)," kata Idris.

Selain itu, KPAI juga meminta agar siswa tetap bersekolah di SDN Pocin 1 sebelum pembangunan kelas baru di SDN Pocin 5 selesai. Dia mengatakan berlarutnya kasus ini akan berdampak pada psikologis anak.

"Berlarut-larutnya penyelesaian ini akan menimbulkan dampak psikologis traumatik pada anak. Ini yang beliau sampaikan," tutur dia.

Lebih lanjut, Idris juga menyampaikan dialog antara Kemendikbud dan Pemkot Depok. Dia menyebut Kemendikbud meminta Pemkot segera mencarikan solusi

"Direktur SD menyampaikan Kemendikbud sudah menyampaikan dialog dengan pemerintah kami, yaitu Dinas Pendidikan untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, ini yang beliau minta dan sudah dilakukan," kata Idris.

Sementara itu, Ombudsman RI mengatakan siap menjadi fasilitator untuk menjembatani Pemkot Depok dengan orang tua murid. Hal itu, agar permasalahan SDN Pocin 1 ini segera menemukan solusi.

Idris juga menyampaikan saran dari Kementerian PPPA yang meminta agar permasalahan SDN Pocin 1 ini mengedepankan dialog.

"Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan bersama dinas terkait yaitu BP3AKB bersama timnya ke sana insyaallah tidak ada penelantaran anak dari sisi pendidikan dan psikologi anak dalam kondisi baiklah, tak seperti yang diberitakan bahwa anak pada teriak, trauma dan sebagainya. Ini yang laporan dan saran dari Kementerian PPPA," jelasnya

Idris mengatakan Pemkot Depok menerima masukan dari berbagai pihak itu. Idris menyebut akan berkonsultasi dengan kementerian terkait hingga Pemprov Jawa Barat.

"Pemerintah menerima masukan-masukan dari lembaga dalam hal ini untuk kami jadikan sebagai bahan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan kami konsultasikan ke kementerian terkait dan juga Pemprov dalam hal ini yang punya duit Pak Gubernur," jelasnya.

Berita selengkapnya di sini

[-]