Jember (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menggenjot perolehan pajak daerah agar bisa mencapai target Rp 346,314 miliar pada 2023. Kejaksaan Negeri Jember menjadi salah satu institusi yang digandeng.

“Badan Pendapatan Daerah telah melakukan pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Jember sebagai upaya peningkatan tata kelola perpajakan daerah yang lebih efektif, antara lain menyangkut penanganan piutang-piutang pajak daerah,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna pembacaan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (21/10/2022) sore.

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil langkah, menyusul masih adanya tanggungan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum terbayarkan, khususnya di wilayah pedesaan. “Salah satunya memberikan informasi langsung kepada wajib pajak sebagai kontrol dan sarana sosialisasi, bahwa pajak merupakan kewajiban yang melekat sebagai warga negara yang baik,” kata Hendy.

Pemkab Jember juga melakukan penagihan pajak terutang secara intensif. “Upaya pemungutan pajak yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan melibatkan desa dan kelurahan akan terus ditingkatkan agar penerimaan pendapatan asli daerah lebih optimal.,” kata Hendy.

Sebelumnya, juru bicara Fraksi Pandekar DPRD Jember Nyoman Aribowo mengatakan, perlunya perhatian terhadap tanggungan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum terbayarkan, khususnya di wilayah pedesaan. “Diperlukan formulasi yang baru kerjasama dengan pemerintah desa, atau ada formula lain yang lebih bisa menjamin kepastian dan keamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak,” katanya. [wir/kun]