Jember (beritajatim.com) – Persediaan blangko kartu tanda penduduk (KTP) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menipis. Penyelesaian administrasi kependudukan pun berjalan lamban.

Demikian informasi yang diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, saat melaksanakan reses masa persidangan ketiga beberapa waktu lalu. “Ditemukan kekosongan blangko KTP hingga ada sinyalemen bahwa Kabupaten Jember meminjam blangko dari kabupaten lain,” kata Ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol.

Faeshol meminta agar kualitas dan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah ditingkatkan dan dioptimalkan. Lambannya penyelesaian administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran jadi sorotan.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, keterlambatan proses pengajuan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terjadi karena adanya perubahan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terdistribusi menjadi SIAK terpusat di seluruh Indonesia pada Maret 2022.

“Ini mengakibatkan kelambatan proses pengajuan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sejak awal Agustus 2022, ketersediaan blangko di pusat mengalami keterbatasan,” kata Hendy.

Gara-gara terbatasnya ketersediaan ini, menurut Hendy, pemerintah pusat memperkenankan kabupaten dan kota yang sudah tidak mempunyai ketersediaan blangko untuk meminjam dari daerah tetangga. “Namun demikian dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil senantiasa dilakukan inovasi-inovasi pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan akurat,” katanya. [wir/suf]