PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi memperingatkan para anggota DPR dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk tak saling ancam. Hal itu dilakukannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, pada Rabu, 29 Maret 2023 kemarin.

Johan Budi memahami emosi Mahfud MD yang sempat meluap-luap di awal rapat. Namun sikap seperti itu tak seharusnya dilanjutkan karena hanya akan merugikannya sendiri.

Selain itu, sikap saling ancam yang dilakukan anggota DPR dengan Mahfud MD dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan berlaku sesaat, lantaran jabatan anggota DPR dan Mahfud MD hanya sementara.

“Jadi saya minta teman-teman di Komisi III jangan mengancam-ancam, Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam. Karena menjadi anggota DPR itu hanya lima tahun itupun kalau tidak di PAW, jadi Menkopolhukam juga gitu, belum tentu lima tahun loh,” kata Johan Budi dalam RDP di komplek Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Maret 2023.

Baca Juga: Johan Budi Beri Peringatan pada DPR dan Mahfud MD: Jangan Ancam-ancam, Jabatan Cuma 5 Tahun

Mantan juru bicara KPK ini pun memberi peringatan pada Mahfud MD untuk berhati-hati. Menurutnya sikap Mahfud saat ini bisa saja berujung pada reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau di-reshuffle kalau ada ribut-ribut begini. Saya pernah kerja sama Pak Jokowi, saya pernah jadi juru bicara pak Jokowi. Beliau paling tidak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia,” ucap Johan.

Namun tentunya Johan berharap Mahfud MD bisa terus mengemban tugasnya sebagai Menkopolhukam. Johan tak memungkiri bahwa Mahfud adalah sosok yang jujur dan berani, dan dibutuhkan untuk menegakkan hukum.

“Tentu saya berdoa agar Pak Mahfud tidak direshuffle gara-gara ini, karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani,” katanya.

Baca Juga: Kritik Benny K Harman ke Mahfud MD: Pejabat Tak Boleh Sampaikan Isu yang Tak Jelas

Terkait transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK, Johan mendukung adanya penyelidikan lebih lanjut. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak jelas tentang apa yang terjadi.

“Saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud membuka data ini seluas-luasnya biar publik juga tahu. Tapi publik kan sampai sejauh ini hanya tahu bahwa ada Rp349 triliun transaksi mencurigakan, tapi seterusnya gak tahu apa yang dilakukan,” kata Johan.

“Yang paling penting adalah penegak hukum menyelidiki apa yang disampaikan oleh PPATK di ruang yang semestinya. Yang berikutnya, TPPU itu bukan korupsi, lalu siapa yang berhak menyatakan itu korupsi atau bukan, jadi apa dasarnya Rp349 triliun itu bukan korupsi,” ucapnya menambahkan.

Setelah rapat yang berlangsung selama kurang lebih lima jam kemarin, belum dihasilkan keputusan final. DPR masih akan memanggil Mahfud MD, PPATK, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka permasalahan yang kini tengah jadi perhatian masyarakat.***