KPK Temukan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Tol, DPR: Harus Dijadikan Warning
Jitunews.com Jenis Media: Nasional
JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi menyoroti pembangunan-pembangunan jalan tol yang begitu masif di Indonesia.
Dia menegaskan bahwa proyek pembanguan jalan tol yang begitu dianakemaskan di Indonesia ternyata kontraproduktif dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
"Terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif dengan peningkatan produktif kualitas masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Viral Rafael Alun Dinarasikan Siap Kabur ke Luar Negeri, KPK: Hadapi Proses Ini!
Mulyadi mencontohkan kehadiran jalan tol trans sumatra. Menurutnya jalan tol trans sumatra ini tidak memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.
"Pak Gubernur dan walikota dan bupatinya bilang ke kami, mereka tidak bangga dengan kehadiran trans Sumatera karena ternyata tol trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Dalam hal ini, Mulyadi menegaskan temuan KPK soal dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol harus menjadi pengingat bahwa pembangunan jalan tol itu sudah mengalami cacat sejak lahir.
"Ini roadmapnya seperti apa ????, ada delay project, ada coast of funds yang harus membengkak, kemudian ada masa konsepsi yang dinego kembali dan seterusnya," kata dia.
Mulyadi mengatakan temuan yang disampaikan KPK harus dijadikan warning agar pembangunan jalan tol di Indonesia tidak hanya sekedar seremonial retorika namun menjadi masalah di bagian ujungnya.
"Sekali lagi kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bukan hanya bicara dalam konteks saat kita ditugaskan tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kepada generasi kami di akan mendatang bahwa proyek-proyek jalan tol harus menjadi solusi dan bukan justru menjadi prasasti yang menjadi beban generasi akan datang," tukasnya.
Minta Jokowi Nonaktifkan Sementara Wamenkumham, Pengamat: Agar Independensi KPK TerjagaSentimen: positif (96.8%)