JawaPos.com – Fenomena stunting masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, menunjukan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kasus stunting 20,5 persen, namun kini mengalami penurunan 0,9 persen pada 2023.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan 30 persen kasus stunting menjadi tertinggi di wilayah Sulawesi Utara. Sedangkan Kota Tomohon dengan kasus terendah pada angka 13,7 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan, pentingnya konvergensi program dengan berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan guna menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.

“Gunakan data P3KE untuk mempertajam sasaran program. Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergisitas program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat serta memperluas program kemitraan dalam menghapus kemiskinan esktrem ini,” kata Muhadjir kepada wartawan, Rabu (29/3).

Konvergensi program ialah penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk meminimalisir stunting dan kemiskinan ekstrem kepada sasaran prioritas. Tujuan konvergensi mengacu kepada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong kemiskinan.

“Fenomena stunting dan kemiskinan ekstrem ini saling berkesinambungan. Biasanya keluarga yang miskin ekstrem anak-anaknya juga terkena stunting, maka dari itu kita ingin memberantas keduanya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto menyampaikan, terdapat dua masalah stunting utama di daerahnya. Yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dan pemantau lanjutan di Posyandu, serta minimnya jumlah tenaga kesahatan pada pos spesifik guna melakukan intervensi perawatan sensitif dan mendalam.

Sam berharap pemerintah pusat dapat ikut menekan angka stunting melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. “Serta dukungan anggaran terhadap program-program pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi pembangunan sanitasi layak, air minum, dan akses jalan,” kata Sam.

Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil banyak langkah untuk mengatasi fenomena ini, mulai dari mengangkat Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, membentuk Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) untuk mengkampanyekan Gerakan Stop Perkawinan Anak, hingga menginisiasi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) guna menjadi platform edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi anak serta pemberian pola asuk yang baik.

Sama halnya dengan kasus stunting, kemiskinan ekstrem di Sulawesi Utara juga mengalami penurunan sebesar 1,87 persen tahun 2021 menjadi 1,03 persen pada 2022. Tren positif ini diklaim juga merupakan hasil dari program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dalam selang waktu satu tahun saja.

Meski begitu, masih terdapat beberapa wilayah Sulawesi Utara yang angka kemiskinan ekstremnya berada diatas rata-rata nasional. Sebut saja Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3,01 persen serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di angka 2,53 persen.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Sabik Aji Taufan