Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membuat geger publik karena kembali memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Politikus Partai Golkar itu menyoroti dampak pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 terhadap kestabilan Indonesia yang tengah berjuang bangkit pasca pandemi Covid-19 dan di tengah krisis global.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat," ujar Bamsoet dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). [ANTARA]

Pernyataan Bamsoet ini jelas memicu kontroversi. Apalagi karena isu serupa sudah pernah dimunculkan sejak beberapa tahun lalu dan ditanggapi dengan menohok oleh Jokowi.

Baca Juga: Soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023, Jokowi Sampaikan Posisi Politik Internasional Indonesia

Tahun 2019 lalu, Jokowi sempat menanggapi wacana perpanjangan masa jabatannya lewat amandemen UUD 1945. Dengan tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim pencetus wacana presiden tiga periode adalah orang-orang yang ingin menampar wajahnya hingga menjerumuskannya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode," tutur Jokowi di Istana Merdeka, 2 Desember 2019. "Itu satu, ingin menampar muka saya."

"Kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," sambungnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meninjau langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (5/12/2022). (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sikap Jokowi tiga tahun lalu itu kembali ditegaskan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Lewat diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Ngabalin menyebut Jokowi tetap tegas pada prinsipnya mematuhi konstitusi.

"Kalau bisa tidak bisa lagi kita geser ke Bapak Jokowi. Mungkin juga kawan-kawan dari Istana, kita tidak ikut lagi ngomong-ngomong deh, karena sudah final ini barang, baik di Undang-Undang maupun sikap dan pandangan dari Bapak Presiden Joko Widodo," jelas Ngabalin.

Baca Juga: Jokowi dan Dubes Palestina Sepakat Israel Ikut Piala Dunia U-20: Jangan Campur Aduk Urusan Olahraga dan Politik

"Ini sudah selesai, di Istana dan kami semua sudah selesai. Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah sampai pada pernyataan tingkat tinggi," tegasnya, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Senin (12/12/2022).

Bahkan Ngabalin mengaku akan "menodong" Jokowi untuk memberi pernyataan mengenai penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya Jokowi sejauh ini tetap berpegang pada konstitusi yang berlaku, yakni presiden menjabat maksimal dua kali periode masing-masing lima tahun.

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin usai bertakziah ke rumah duka almahum eks Jubir Presiden, Wimar Witoelar di kawasan Cilandak, Jaksel. (Suara.com/Yauma)

Terkait dengan potensi perpanjangan masa jabatan lewat amandemen UUD 1945, Ngabalin menyebut Jokowi telah tegas meminta MPR agar tidak melebar dari pembahasan awal.

"Waktu itu Ketua MPR datang lalu bicara-bicara mengenai amandemen, terkait dengan apa itu saya lupa, tapi Presiden mengatakan, 'Apakah yakin bahwa rencana amandemen itu benar-benar terbatas pada poin ini atau tidak? Jangan sampai melebar kesana-kemari'," tutur Ngabalin.

Ngabalin juga mengingatkan bahwa Jokowi juga sebenarnya tidak berkenan bila UUD 1945 diamandemen. "Jadi dalam poin inilah yang saya bilang untuk Joko Widodo clear, selesai," tandasnya.

Menurut Ngabalin, saat ini Jokowi dan jajaran tengah fokus menuntaskan program-program strategis nasional karena masa jabatannya akan berakhir dalam dua tahun ke depan.